MNC Ditegur soal Iklan, Perindo Sebut KPI Salah Alamat

Kompas.com - 13/05/2017, 13:57 WIB
Mantan ketua Dewan Pakar Partai Nasdem Hary Tanoesoedibyo mengikuti konferensi pers pengunduran dirinya dari Partai Nasdem, di Jakarta, Senin (21/1/2013). Hari ini pengusaha Hary Tanoesoedibyo mengundurkan diri dari kepengurusan dan keanggotaan Partai Nasdem karena menganggap sudah tidak ada kecocokan visi dengan Ketua Dewan Pembina Surya Paloh. Pengunduran Hary juga diikuti oleh beberapa pengurus teras Partai Nasdem, termasuk Sekjen Partai Ahmad Rofiq.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANAMantan ketua Dewan Pakar Partai Nasdem Hary Tanoesoedibyo mengikuti konferensi pers pengunduran dirinya dari Partai Nasdem, di Jakarta, Senin (21/1/2013). Hari ini pengusaha Hary Tanoesoedibyo mengundurkan diri dari kepengurusan dan keanggotaan Partai Nasdem karena menganggap sudah tidak ada kecocokan visi dengan Ketua Dewan Pembina Surya Paloh. Pengunduran Hary juga diikuti oleh beberapa pengurus teras Partai Nasdem, termasuk Sekjen Partai Ahmad Rofiq.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq meyakini partainya tak melanggar aturan apapun terkait pemasangan iklan di televisi. Menurutnya, surat teguran yang dijatuhkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) salah alamat.

Ia juga menegaskan bahwa iklan tersebut berbayar dan tidak gratis.

"Kalau KPI mengkategorisasikan iklan itu bagian dari siaran ya tentu KPI salah alamat. Apa yang salah iklan Perindo? Tentu tidak ada yang salah karena semua syarat dan ketentuan dilakukan oleh Perindo," ujar Rofiq saat dihubung Kompas.com melalui pesan singkat, Sabtu (13/5/2017).

Rofiq menyayangkan KPI sebagai institusi yang dibuat khusus dan bersifat independen tak dapat membedakan antara iklan dan siaran. Ia juga menyampaikan bahwa Perindo tak mendapat teguran dari KPI.

(Baca: Siarkan Iklan Partai Perindo, Empat Stasiun TV Diberi Sanksi oleh KPI)

Perindo, kata dia, merupakan partai yang taat hukum. Namun selama tak ada aturan yang dilanggar maka Perindo akan jalan terus.

"Pada prinsipnya Perindo tidak melanggar hukum umum dan hukum kepartaian. Kami akan jalan terus," tuturnya.

Atas hal ini, partainya akan mendiskusikan solusi yang akan diambil.

"Perindo juga sedang mendiskusikan solusinya yang tepat. Karena bagaimana pun kebijakan KPI tidak hanya MNC Group yang dirugikan tapi Perindo juga sangat dirugikan," ujarnya.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebelumnya menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada empat stasiun televisi, yakni RCTI, Global TV, MNC TV dan INEWS TV. Sanksi tersebut diberikan atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) yang dilakukan dalam siaran iklan Partai Perindo.

(Baca: Siarkan Iklan Perindo, MNC Group Merasa Tak Langgar Aturan)

"Penayangan iklan Partai Perindo merupakan pelanggaran atas perlindungan kepentingan publik," ujar Komisioner KPI Pusat Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran Hardly Stefano, melalui keterangan tertulis, Jumat (12/5/2107).

Menurut Hardly, siaran iklan Partai Perindo tidak mengikuti ketentuan P3 & SPS yang menyatakan bahwa program siaran wajib untuk dimanfaatkan demi kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu. Empat stasiun TV tersebut dinilai melanggar Pasal 11 P3 KPI tahun 2012 serta Pasal 11 ayat (1) SPS KPI tahun 2012.

Untuk itu, KPI memerintahkan pada keempat stasiun televisi tersebut untuk menghentikan siaran iklan Partai Perindo.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selain Korupsi, Benny Tjokro Dinyatakan Terbukti Lakukan Pencucian Uang

Selain Korupsi, Benny Tjokro Dinyatakan Terbukti Lakukan Pencucian Uang

Nasional
Epidemiolog: Jangan Berekspektasi Tinggi terhadap Vaksin Covid-19

Epidemiolog: Jangan Berekspektasi Tinggi terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
TNI-Polri Gerebek Markas KKB di Distrik Sugapa, 1 Tewas dan 2 Diamankan

TNI-Polri Gerebek Markas KKB di Distrik Sugapa, 1 Tewas dan 2 Diamankan

Nasional
Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Divonis Penjara Seumur Hidup

Kasus Jiwasraya, Heru Hidayat Divonis Penjara Seumur Hidup

Nasional
Epidemiolog: Pemerintah Harusnya Hapus Cuti Bersama

Epidemiolog: Pemerintah Harusnya Hapus Cuti Bersama

Nasional
Polisi Tembak Anggota KKB yang Diduga Terlibat Penembakan TGPF

Polisi Tembak Anggota KKB yang Diduga Terlibat Penembakan TGPF

Nasional
Dinyatakan Bersalah di Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup

Dinyatakan Bersalah di Kasus Jiwasraya, Benny Tjokro Divonis Penjara Seumur Hidup

Nasional
Kejagung: Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Perpanjangan Kontrak JICT oleh Pelindo II

Kejagung: Ada Perbuatan Melawan Hukum dalam Perpanjangan Kontrak JICT oleh Pelindo II

Nasional
Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Penggunaan Dana Desa Hingga 25 Oktober 2020 Capai Rp 34,756 triliun

Nasional
Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Satgas Bagikan Tips Liburan Aman dari Covid-19

Nasional
Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Epidemiolog Duga Vaksin Digembar-gemborkan demi Percepatan Ekonomi

Nasional
Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Relawan Jokowi Ulin Yusron Jadi Komisaris ITDC, Anggota Komisi VI: Kompetensinya Harus Mendukung

Nasional
Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Jubir Satgas: Yang Kita Perlukan Kegiatan Ekonomi Tanpa Timbulkan Kasus Covid-19

Nasional
KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

KPU Ikuti Putusan MK soal Pencalonan Eks Koruptor, tetapi...

Nasional
KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Proyek Fiktif di Waskita Karya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X