Kompas.com - 13/05/2017, 13:57 WIB
Mantan ketua Dewan Pakar Partai Nasdem Hary Tanoesoedibyo mengikuti konferensi pers pengunduran dirinya dari Partai Nasdem, di Jakarta, Senin (21/1/2013). Hari ini pengusaha Hary Tanoesoedibyo mengundurkan diri dari kepengurusan dan keanggotaan Partai Nasdem karena menganggap sudah tidak ada kecocokan visi dengan Ketua Dewan Pembina Surya Paloh. Pengunduran Hary juga diikuti oleh beberapa pengurus teras Partai Nasdem, termasuk Sekjen Partai Ahmad Rofiq.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANAMantan ketua Dewan Pakar Partai Nasdem Hary Tanoesoedibyo mengikuti konferensi pers pengunduran dirinya dari Partai Nasdem, di Jakarta, Senin (21/1/2013). Hari ini pengusaha Hary Tanoesoedibyo mengundurkan diri dari kepengurusan dan keanggotaan Partai Nasdem karena menganggap sudah tidak ada kecocokan visi dengan Ketua Dewan Pembina Surya Paloh. Pengunduran Hary juga diikuti oleh beberapa pengurus teras Partai Nasdem, termasuk Sekjen Partai Ahmad Rofiq.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq meyakini partainya tak melanggar aturan apapun terkait pemasangan iklan di televisi. Menurutnya, surat teguran yang dijatuhkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) salah alamat.

Ia juga menegaskan bahwa iklan tersebut berbayar dan tidak gratis.

"Kalau KPI mengkategorisasikan iklan itu bagian dari siaran ya tentu KPI salah alamat. Apa yang salah iklan Perindo? Tentu tidak ada yang salah karena semua syarat dan ketentuan dilakukan oleh Perindo," ujar Rofiq saat dihubung Kompas.com melalui pesan singkat, Sabtu (13/5/2017).

Rofiq menyayangkan KPI sebagai institusi yang dibuat khusus dan bersifat independen tak dapat membedakan antara iklan dan siaran. Ia juga menyampaikan bahwa Perindo tak mendapat teguran dari KPI.

(Baca: Siarkan Iklan Partai Perindo, Empat Stasiun TV Diberi Sanksi oleh KPI)

Perindo, kata dia, merupakan partai yang taat hukum. Namun selama tak ada aturan yang dilanggar maka Perindo akan jalan terus.

"Pada prinsipnya Perindo tidak melanggar hukum umum dan hukum kepartaian. Kami akan jalan terus," tuturnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Atas hal ini, partainya akan mendiskusikan solusi yang akan diambil.

"Perindo juga sedang mendiskusikan solusinya yang tepat. Karena bagaimana pun kebijakan KPI tidak hanya MNC Group yang dirugikan tapi Perindo juga sangat dirugikan," ujarnya.

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebelumnya menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada empat stasiun televisi, yakni RCTI, Global TV, MNC TV dan INEWS TV. Sanksi tersebut diberikan atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) yang dilakukan dalam siaran iklan Partai Perindo.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saat MK Tolak Gugatan UU ITE dan Nyatakan Pemblokiran Internet Papua Konstitusional...

Saat MK Tolak Gugatan UU ITE dan Nyatakan Pemblokiran Internet Papua Konstitusional...

Nasional
Satgas: Capaian Vaksinasi Covid-19 pada Lansia Masih Jauh dari Harapan

Satgas: Capaian Vaksinasi Covid-19 pada Lansia Masih Jauh dari Harapan

Nasional
Gerindra: Sudah Tepat Kami Dorong Prabowo Maju Pilpres karena Disukai Milenial

Gerindra: Sudah Tepat Kami Dorong Prabowo Maju Pilpres karena Disukai Milenial

Nasional
Saat 3 Hakim MK Sebut UU Minerba Cacat Formil, tapi Gugatannya Tetap Ditolak...

Saat 3 Hakim MK Sebut UU Minerba Cacat Formil, tapi Gugatannya Tetap Ditolak...

Nasional
4.241.809 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Keputusan Pemerintah Turunkan Harga PCR

4.241.809 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Keputusan Pemerintah Turunkan Harga PCR

Nasional
14 Cabang Olahraga Nasional Difokuskan untuk Ditata Ulang

14 Cabang Olahraga Nasional Difokuskan untuk Ditata Ulang

Nasional
Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Lagi Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan Satu Tersangka Lagi Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Covid-19 Naik di Sejumlah Negara, Kemenkes: Vaksinasi Saja Tak Cukup

Covid-19 Naik di Sejumlah Negara, Kemenkes: Vaksinasi Saja Tak Cukup

Nasional
Harga Sudah Turun, Tes PCR untuk Syarat Naik Pesawat Tetap Dikritik

Harga Sudah Turun, Tes PCR untuk Syarat Naik Pesawat Tetap Dikritik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cuti Bersama Natal 2021 Ditiadakan | Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

[POPULER NASIONAL] Cuti Bersama Natal 2021 Ditiadakan | Harga Tertinggi PCR Rp 275.000 di Jawa-Bali, Rp 300.000 di Daerah Lain

Nasional
Panglima TNI Minta Para Perwira Sinergi Hadapi Perang Semesta Covid-19

Panglima TNI Minta Para Perwira Sinergi Hadapi Perang Semesta Covid-19

Nasional
Satgas Sebut Kepatuhan Pakai Masker di Restoran dan Tempat Wisata di Bali dan Kepri Rendah

Satgas Sebut Kepatuhan Pakai Masker di Restoran dan Tempat Wisata di Bali dan Kepri Rendah

Nasional
Seputar Penurunan Harga Tes PCR, dari Masa Berlaku hingga Sanksi bagi Penyedia Tes

Seputar Penurunan Harga Tes PCR, dari Masa Berlaku hingga Sanksi bagi Penyedia Tes

Nasional
Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal, Ketua DPR: Kita Tidak Boleh Kebobolan Lagi

Pemerintah Hapus Cuti Bersama Natal, Ketua DPR: Kita Tidak Boleh Kebobolan Lagi

Nasional
Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

Perlunya Jokowi Cari Juru Bicara Baru dan Kriteria Pengganti Fadjroel

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.