Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Beri Pengarahan, Menkumham Luapkan Kekesalan soal Kondisi Rutan di Pekanbaru

Kompas.com - 10/05/2017, 12:44 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meluapkan kekesalannya kepada para pejabat Kementerian Hukum dan HAM saat memberikan arahannya terkait kasus kaburnya tahanan Rutan Klas IIB atau Rutan Sialang Bungkuk di Pekanbaru, Riau.

Yasonna sesekali berbicara dengan nada tinggi di acara pengarahan yang dihadiri sejumlah Kepala Divisi Pemasyarakatan, Kepala Kantor Wilayah, Kepala UPT, pejabat eselon Kemenkumham.

Sebelum memberi sambutan, diputar video Yasonna mengunjungi rutan tersebut dan mendengar keluhan tahanan.

(baca: 442 Tahanan Kabur, Kepala Rutan Dicopot, Kakanwil Kemenkum HAM Riau Dievaluasi)

Yasonna menyebut, tahanan di rutan tersebut diperlakukan tidak dengan manusiawi. Ia sampai menyebut makanan untuk para tahanan di sana seperti makanan untuk hewan.

"Itu yang bikin saya marah. Memberi makan seperti anjing. Ini jaman 70 setelah Indonesia merdeka," kata Yasonna di Graha Pengayoman, Kemenkumham, Jakarta, Rabu (10/5/2017).

Yasonna juga menunjukan adanya pembiaran terhadap tahanan yang menderita korengan kaki di rutan tersebut.

(baca: 155 Tahanan Masih Buron, Warga Pekanbaru Aktifkan Siskamling)

Tahanan tersebut dibiarkan hidup di rutan tanpa dibantu pengobatan ke rumah sakit.

Yasonna menyesalkan tidak adanya inisiatif pihak rutan untuk membawa tahanan itu berobat ke rumah sakit pemda dengan BPJS.

"Coba lihat orang yang kakinya korengan itu enggak dibawa berobat," ujar Yasonna.

Dia juga mengungkap pungli yang terjadi di lapas tersebut. Untuk tahanan pindah dari suatu blok, misalnya, harus membayar.

(baca: Menkumham Minta Polri Usut Oknum Pungli di Rutan Pekanbaru)

Ada tahanan yang dititipikan di suatu ruangan isolasi, dan untuk pindah tahanan tersebut harus membayar pungli ke petugas.

"Kalau enggak bayar, di situ terus sampai berbulan-bulan. Sadis banget. Oleh karena itu manusia seperti itu (yang pungli) tidak layak, harus dipecat," ujar Yasonna.

Halaman:


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com