Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: Mayoritas Warga Papua Puas dengan Program Pemerintah

Kompas.com - 06/05/2017, 10:39 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com -
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Hendro Prasetyo mengatakan mayoritas warga Papua puas dengan program dan kinerja pemerintahan Joko Widodo serta pemerintah daerah.

Hendro manyampaikan hal itu berdasarkan hasil survei Indikator Politik Indonesia di Papua pada 23 Maret-2 April 2017.

"(Berdasarkan hasil survei) mayoritas warga puas," ujar Hendro, melalui pernyataan tertulis, Jumat (5/5/2017).

(baca: Survei: 66,4 Persen Masyarakat Puas dengan Pemerintahan Jokowi)

Dalam survei Indikator, kata Hendro, kepuasan warga Papua terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi mencapai 90 persen.

Warga Papua, kata Hendro, puas dengan program-program yang digulirkan pemerintahan Joko Widodo di Tanah Papua. Misalnya program bahan bakar minyak (BBM) satu harga, tol laut dan tol udara.

"Mayoritas menilai positif, 62 persen merasa puas dengan pelaksanaannya sejauh ini. Dan positif program ini dapat menekan harga di Papua," kata Hendro.

Indikator Politik juga mengukur penilaian warga terhadap pemerintahan daerah yang kini dipimpin Lukas Enembe. Berdasarkan hasil survei tersebut, 71 persen warga menyatakan cukup puas dengan kepemimpinan Lukas.

Hendro menjelaskan, warga memang masih menyoroti kinerja pemerintah daerah atas sejumlah isu mendasar, di antaranya seperti ketersediaan air bersih, minimnya jaringan listrik hingga biaya berobat yang dinilai masih kurang.

Selain itu, berdasarkan survei Indikator, warga Papua juga menyoroti masalah ketertiban dan keamanan di daerah mereka.

"Namun, secara umum, publik menilai kondisi ekonomi Provinsi Papua dalam setahun terakhir membaik," ujar Hendro.

Indikator Politik kemudian bertanya kepada warga yang menjadi responden soal pemilihan kepala daerah yang akan digelar pada 2018.

Berdasarkan hasil survei tersebut, Lukas Enembe memeroleh dukungan 29,2 persen, disusul John Wempi Wetipo (3,8 persen), Ones Pahabol (2,7 persen), Habel Melkias Suwae (1,8 persen), Wellington Lod Wenda (1,8 persen) dan Paulus Waterpauw (1,5 persen).

Dalam survei tersebut, Indikator Politik Indonesia melibatkan 710 warga Papua sebagai responden.

Metode yang digunakan multistage random sampling dengan tingkat kesalahan atau margin of error mencapai kurang lebih 3,8 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. (Rachmat Hidayat)

Kompas TV Survei Tunjukan Publik Puas Dengan Pemerintahan Jokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com