Respons Protes Nelayan, Menteri Susi Beberkan Langkah KKP Selama Masa Transisi

Kompas.com - 05/05/2017, 15:33 WIB
Menteri KKP Susi Pudjiastuti Dok KKP / Didik HeriyantoMenteri KKP Susi Pudjiastuti
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangguhkan kebijakan larangan penggunaan alat tangkap cantrang hingga akhir 2017. Selama masa transisi ini, sejumlah langkah akan dilakukan pemerintah dalam menyiapkan para nelayan atas kebijakan baru itu. 

Nantinya, selama masa transisi hingga akhir 2017, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap akan mengalokasikan bantuan penggantian cantrang untuk kapal dengan ukuran di bawah 10 GT sebanyak 15.284 unit untuk nelayan di delapan provinsi.

Delapan provinsi itu yakni Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Lampung,  Jambi dan Sumatera Utara.

"Untuk kapal yang besar di atas 10 GT akan diberikan asistensi perbankan yang akan membantu restrukturisasi hutang-hutang lama, mulai dari penundaan, pembayaran pokok dan memberikan KUR baru kepada nelayan," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam keterangan kepada pers, Jumat (5/5/2017).

(Baca: Jokowi Instruksikan Menteri Susi Bantu Nelayan Beli Pengganti Cantrang)

"Kapal yang kecil bisa minta ke KKP sekarang. Jadi sebenarnya pemerintah sudah melakukan langkah-langkah dalam proses pergantian alat tangkap ini," lanjutnya.

Susi menerangkan, KKP juga akan memvalidasi calon penerima bantuan alat tangkap bagi kapal di bawah 10 GT. Proses ini akan melibatkan langsung perguruan tinggi dan mahasiswa.

"Kalau Kapal yang di atas 10 GT, akan diberikan asistensi," terang Susi.

Diketahui, sebaran alat tangkap cantrang di Pantai Utara Jawa saat ini sudah melebihi kapasitas. Faktanya, jumlah cantrang di Jawa Tengah pada 2004 mencapai 3.209 unit, 2007 jumlah 5.100 unit dan pada 2015 berjumlah 10.758 unit.

Sementara itu, selama masa transisi ini, kapal yang masih menggunakan cantrang dilarang melintas keluar wilayahnya.

“Selama masa transisi, nelayan yang masih menggunakan cantrang tidak diperbolehkan melaut ke luar wilayahnya. Misalnya nelayan Brebes berlayar ke Sumatera Selatan, nanti malah terjadi konflik nelayan," ujar Susi. 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Jusuf Kalla Sebut Shalat Jumat di Masjid Bisa Digelar Kembali jika PSBB Dicabut

Nasional
Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Update 3 Juni, Total 28.233 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Update: WNI Sembuh dari Covid-19 di Luar Negeri Capai 551 Orang

Nasional
Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Penyaluran Bansos bagi Warga Terdampak Covid-19 Masih Jadi Persoalan

Nasional
Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Pemerintah Pastikan Tak Ada WNI yang Terdampak Demonstrasi di AS

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Sidang Kasus Jiwasraya, Dakwaan Rugikan Negara hingga Terkuaknya Nama Samaran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

[POPULER NASIONAL] Jawa Timur Alami Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi | PTUN Putus Presiden dan Menkominfo Bersalah

Nasional
Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Saat Presiden RI Divonis Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua

Nasional
Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Tiga Mantan Petinggi Jiwasraya Ini Didakwa Menerima Fasilitas Nonton Konser hingga Karaoke

Nasional
Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Anggaran Penanganan Covid-19 Membengkak Jadi Rp 677,2 Triliun, Ini Rinciannya

Nasional
Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Presiden RI Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X