PKS Tegaskan Tak Akan Kirim Perwakilan ke Pansus Angket KPK

Kompas.com - 05/05/2017, 10:53 WIB
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (19/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman di Kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu (19/4/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden PKS, Sohibul Iman, menegaskan partainya tak akan mengirim perwakilan dalam Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hak angket terhadap KPK awalnya diajukan untuk meminta rekaman pemeriksaan anggota DPR dari Fraksi Hanura, Miryam S. Haryani.

Dalam pemeriksaan, Miryam diduga mengaku ditekan oleh sejumlah anggota Komisi III saat diperiksa KPK sebagai saksi terkait kasus korupsi e-KTP.

"PKS tidak setuju dengan hak angket untuk KPK. Ditambah lagi proses pengesahan hak angketnya juga bermasalah, karena itu PKS tidak akan kirim anggotanya ke pansus (panitia khusus) tersebut," kata Sohibul melalui pesan singkat, Jumat (5/5/2017).


(Baca: Kalau Tak Didukung Semua Fraksi, untuk Apa Hak Angket KPK Diteruskan?)

Sohibul menambahkan, bila Fraksi PKS di DPR mengirim perwakilan anggota ke Pansus Angket KPK, itu menandakan sikap setuju.

Karena itu, sebagai penegasan atas ketidaksetujuan terhadap hak angket, PKS menilai perlu menyertakan langkah yang lebih konkret, yakni dengan cara tak mengirim perwakilan fraksi ke dalam Pansus Angket KPK.

"Kalau kirim berarti setuju dengan substansi dan juga setuju dengan sesuatu yang secara proses bermasalah secara hukum," lanjut Sohibul.

Usulan hak angket ini dimulai dari protes yang dilayangkan sejumlah anggota Komisi III kepada KPK terkait persidangan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Alasannya, dalam persidangan disebutkan bahwa politisi Partai Hanura Miryam S Haryani mendapat tekanan dari sejumlah anggota Komisi III.

(Baca: PKS: Kami Konsisten Tolak Hak Angket dan Tak Kirim Wakil ke Pansus)

Menanggapi hal itu, Komisi III pun mendesak KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam untuk membuktikan pernyataan tersebut benar disampaikan oleh yang bersangkutan.

Adapun Miryam kini menjadi tersangka pemberian keterangan palsu dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Hingga kini, tercatat dua fraksi yang berencana tak akan mengirim perwakilan ke Pansus Angket KPK yakni PAN dan PKS. Sedangkan fraksi lain belum menyatakan secara tegas apakah akan mengutus perwakilan atau tidak.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Atasi Macet, Bima Arya Berencana Kurangi Angkot dari Pusat Kota Bogor

Nasional
Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Insan Pers Tolak Pemerintah Ikut Campuri Dunia Pers Lewat Omnibus Law

Nasional
Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan 'Itu Hak Legislasi DPR'

Presiden Bisa Ubah UU, Syarief Hasan Ingatkan "Itu Hak Legislasi DPR"

Nasional
Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Bima Arya Janji Tuntaskan Polemik GKI Yasmin Pertengahan 2020

Nasional
Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Syarief Hasan Sebut Pembahasan Wacana GBHN Tak Melebar, Ini Jaminannya

Nasional
Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Dapat Rp 30 Miliar dari DKI, Bima Arya Apresiasi Anies Baswedan

Nasional
Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Said Iqbal Sebut Menko Perekonomian Catut Nama KSPI

Nasional
Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Jadwal Pelaksanaan Kongres Demokrat 2020 Bisa Berubah Jika...

Nasional
Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Syarief Hasan: Proses Pengambilan Keputusan soal GBHN Masih Panjang

Nasional
Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Jadi Menteri Terpopuler dan Kinerja Terbaik, Prabowo Diingatkan Belum Aman dari Reshuffle

Nasional
Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Survei Indo Barometer: Mayoritas Publik Nilai Ahok Paling Berhasil Tangani Banjir Jakarta

Nasional
Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Masih Percaya Parpol, KSPI Minta DPR Batalkan Omnibus Law Cipta Kerja

Nasional
Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Selain Demo Besar-besaran, KSPI Akan Tempuh Langkah Hukum Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X