Wakil Ketua DPR: Demo 5 Mei Bukan untuk Intervensi Peradilan Ahok

Kompas.com - 04/05/2017, 14:27 WIB
Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/5/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/5/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Taufik Kurniawan memastikan, demo yang rencananya akan digelar pada Jumat, 5 Mei 2017, tidak ditujukan untuk mengintevensi terhadap proses peradilan Basuki Tjahaja Purnama.

Demikian disampaikan Taufik mengomentari rencana aksi demo 5 Mei yang akan digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI) pada Jumat (5/5/2017).

Aksi tersebut dilakukan menjelang sidang pembacaan putusan hakim terhadap kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 9 Mei 2017.

"Yang dimaksud intervensi (apa?). Kan tidak ada kekuatan apapun, kecuali aspirasi masyarakat," kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu ditemui di gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

Menurut Taufik, demonstrasi merupakan salah satu bentuk atau cara masyarakat menyampaikan aspirasi di era reformasi. Dia bilang demo itu bertujuan agar proses peradilan terhadap Ahok berjalan secara adil, bijak, dan tidak ada keberpihakan terhadap pihak manapun.

(Baca: Wapres Kalla: Unjuk Rasa 5 Mei Tidak Perlu, tetapi...)

"Sekiranya itu kemudian ada unsur-unsur 'yang dirasakan' pengunjuk rasa atau peserta aksi demo itu mungkin kurang memenuhi rasa keadilan, tentunya kami berharap semoga Pak Hakim memenuhi aspek keadilan yang diharapkan dan dituntut oleh pengunjuk rasa besok," kata Taufik.

Taufik pun meminta semua pihak untuk menghargai pengunjuk rasa, karena unjuk rasa merupakan hak berdemokrasi. Akan tetapi, dia juga mengingatkan para pengunjuk rasa untuk melaksanakan haknya secara tertib, aman, lancar, dan damai.

Sementara itu, ketika ditanyakan mengenai perlu-tidaknya menggelar aksi demo 5 Mei, Taufik menegaskan siapapun boleh menggelar demo jika merasa perlu menyampaikan aspirasinya. Asalkan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memiliki izin demo, dan tidak boleh anarkis.

"Sehingga kalau dibilang perlu atau tidak, semua dikembalikan kepada masyarakat. Manakala masyarakat sudah merasa puas, keadilan terpenuhi, saya yakin semua pasti mendukung (seluruh keputusan) dengan baik," ucap Taufik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ditembak KKB, Dua Prajurit TNI Gugur ketika Dievakuasi ke Timika

Ditembak KKB, Dua Prajurit TNI Gugur ketika Dievakuasi ke Timika

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Dukung Vaksinasi Covid-19 lewat Alokasi Anggaran

Kemendagri Minta Pemda Dukung Vaksinasi Covid-19 lewat Alokasi Anggaran

Nasional
Kemenkes: 20.154 Tenaga Kesehatan Belum Bisa Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes: 20.154 Tenaga Kesehatan Belum Bisa Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
KPK Catat Ada 65 Terpidana Kasus Korupsi yang Ajukan PK Sepanjang 2020

KPK Catat Ada 65 Terpidana Kasus Korupsi yang Ajukan PK Sepanjang 2020

Nasional
PAN Pecat Kader Pelaku Pencabulan, Minta Aparat Hukum Seberat-beratnya

PAN Pecat Kader Pelaku Pencabulan, Minta Aparat Hukum Seberat-beratnya

Nasional
Untuk Korban Gempa Sulbar, Dinas Pendidikan Bangun Tenda Belajar Sementara

Untuk Korban Gempa Sulbar, Dinas Pendidikan Bangun Tenda Belajar Sementara

Nasional
Soal Bupati Sleman, Kemenkes: Vaksin Covid-19 Berisi Virus Mati, Tak Mungkin Menginfeksi

Soal Bupati Sleman, Kemenkes: Vaksin Covid-19 Berisi Virus Mati, Tak Mungkin Menginfeksi

Nasional
Pemerintah Akan Beri Dukungan bagi Perempuan yang Jadi Kepala Keluarga akibat Bencana

Pemerintah Akan Beri Dukungan bagi Perempuan yang Jadi Kepala Keluarga akibat Bencana

Nasional
9 Hari Pelaksanaan Vaksinasi, Lebih dari 132.000 Tenaga Kesehatan Telah Disuntik Vaksin Covid-19

9 Hari Pelaksanaan Vaksinasi, Lebih dari 132.000 Tenaga Kesehatan Telah Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
MA: Hanya 8 Persen Permohonan PK Koruptor yang Dikabulkan

MA: Hanya 8 Persen Permohonan PK Koruptor yang Dikabulkan

Nasional
Update Banjir Kalsel, Danrem: Sudah Tidak Ada Daerah Terisolasi

Update Banjir Kalsel, Danrem: Sudah Tidak Ada Daerah Terisolasi

Nasional
Dua Prajurit TNI Gugur akibat Kontak Senjata dengan KKB di Intan Jaya

Dua Prajurit TNI Gugur akibat Kontak Senjata dengan KKB di Intan Jaya

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Segera Realisasikan APBD 2021 untuk Kesehatan dan Ekonomi

Kemendagri Minta Pemda Segera Realisasikan APBD 2021 untuk Kesehatan dan Ekonomi

Nasional
BNPB Minta Pemda Segera Selesaikan Data Rumah Rusak Pasca-gempa Sulbar

BNPB Minta Pemda Segera Selesaikan Data Rumah Rusak Pasca-gempa Sulbar

Nasional
Danrem Ungkap Kondisi Terkini Banjir di Kalsel, Air Mulai Surut

Danrem Ungkap Kondisi Terkini Banjir di Kalsel, Air Mulai Surut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X