Peneliti Senior LIPI: Pilkada DKI Jakarta, Pilkada yang Tidak Sehat

Kompas.com - 03/05/2017, 18:12 WIB
Peneliti senior bidang perkembangan politik nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sri Yanuarti di Jakarta, Rabu (3/5/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIPeneliti senior bidang perkembangan politik nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sri Yanuarti di Jakarta, Rabu (3/5/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemungutan suara sudah selesai, hasilnya pun sudah diketahui. Namun, proses demokrasi Pilkada DKI Jakarta hingga saat ini masih menjadi bahan diskusi di berbagai ruang publik.

Peneliti senior bidang perkembangan politik nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sri Yanuarti menilai, Pilkada DKI Jakarta adalah Pilkada yang tidak sehat. Ada beberapa alasan yang membuat Sri sampai pada kesimpulan tersebut.

Sri mengatakan, ada tiga persoalan penting dalam Pilkada DKI Jakarta yaitu penggunanaan kapitalisasi isu-isu identitas, penggunaan media massa atau media sosial dalam melakukan politisasi pemenangan calon atau kandidat, serta masalah keamanan.

"Menurut saya kait-mengait antara proses kapitalisasi isu-isu agama, politisasi politik identitas, dan ketidaktegasan dari aparat keamanan dalam memberikan assesment tentang penggunaan mobilisasi massa pada masa kampanye. Ini tidak pernah terjadi pada Pilkada ataupun pemilu-pemilu sebelumnya," kata Sri di Jakarta, Rabu (3/5/2017).


(Baca: Hasil Final "Real Count" KPU: Anies-Sandi 57,95%, Ahok-Djarot 42,05%)

Sri mencontohkan mobilisasi massa besar-besaran ke ibu kota terjadi pada waktu kurang dari sepekan hari pemungutan suara. Tentu saja, kata dia, demo besar-besaran tersebut secara psikoilogis memberikan intimidasi. Parahnya lagi, imbuh Sri, demo tersebut dicampur dengan ujaran kebencian.

"Seperti yang memilih Ahok tidak akan disholatkan dan sebagainya. Kapitalisasi yang semacam itu menjadikan Pilkada DKI ini menjadi Pilkada yang menurut saya tidak sehat," kata Sri.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Mahfud MD, Komnas HAM, dan Jaksa Agung Bertemu, Bahas Penuntasan 11 Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Komnas HAM: Jika Pendekatan Pemkot Baik, Warga Tamansari Bersedia Dimediasi

Nasional
Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Hari HAM Sedunia, Komnas HAM Surati Jokowi soal Tiga Masalah Utama

Nasional
Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Wawancara Khusus - Mahfud MD Menjawab Rumor hingga Bicara Upaya Atasi Industri Hukum - (Bagian 1 dari 2 Tulisan)

Nasional
Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Jelang Natal 2019 dan Tahun Baru 2020, Mendagri Instruksikan Ini ke Kepala Daerah

Nasional
Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Kasus Tamansari, Komnas HAM Minta Kapolda Jawa Barat Tegur Anak Buahnya

Nasional
PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

PKPI Tak Persoalkan Dana Parpol, Ada atau Tak Ada Optimistis Tetap Eksis

Nasional
LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

LPSK Pastikan Lindungi Keluarga Randi-Yusuf dari Intimidasi

Nasional
Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Berkat Jalur Layang KA, Waktu Tempuh Stasiun Medan - Bandara Kualanamu Hanya 28 Menit

Nasional
Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Ketua DPR: Jangan Sampai Penggusuran Rugikan Masyarakat dan Semena-mena

Nasional
Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Ketum PKPI: Kalau Dana Parpol Harus Terbuka, Kami Siap...

Nasional
Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Libur Natal dan Tahun Baru 2020, Pemerintah Antisipasi Ancaman Teror hingga Sweeping

Nasional
Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Dilema Pekerja Media, Membela dan Jadi Korban Pelanggaran HAM

Nasional
Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Alasan Rekam Jejak, Jokowi Tunjuk Wiranto Jadi Ketua Wantimpres

Nasional
PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

PPP Minta Anggota Dewan Pengawas KPK Tak Aktif di Parpol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X