Peneliti Senior LIPI: Pilkada DKI Jakarta, Pilkada yang Tidak Sehat

Kompas.com - 03/05/2017, 18:12 WIB
Peneliti senior bidang perkembangan politik nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sri Yanuarti di Jakarta, Rabu (3/5/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIPeneliti senior bidang perkembangan politik nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sri Yanuarti di Jakarta, Rabu (3/5/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemungutan suara sudah selesai, hasilnya pun sudah diketahui. Namun, proses demokrasi Pilkada DKI Jakarta hingga saat ini masih menjadi bahan diskusi di berbagai ruang publik.

Peneliti senior bidang perkembangan politik nasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Sri Yanuarti menilai, Pilkada DKI Jakarta adalah Pilkada yang tidak sehat. Ada beberapa alasan yang membuat Sri sampai pada kesimpulan tersebut.

Sri mengatakan, ada tiga persoalan penting dalam Pilkada DKI Jakarta yaitu penggunanaan kapitalisasi isu-isu identitas, penggunaan media massa atau media sosial dalam melakukan politisasi pemenangan calon atau kandidat, serta masalah keamanan.

"Menurut saya kait-mengait antara proses kapitalisasi isu-isu agama, politisasi politik identitas, dan ketidaktegasan dari aparat keamanan dalam memberikan assesment tentang penggunaan mobilisasi massa pada masa kampanye. Ini tidak pernah terjadi pada Pilkada ataupun pemilu-pemilu sebelumnya," kata Sri di Jakarta, Rabu (3/5/2017).

(Baca: Hasil Final "Real Count" KPU: Anies-Sandi 57,95%, Ahok-Djarot 42,05%)

Sri mencontohkan mobilisasi massa besar-besaran ke ibu kota terjadi pada waktu kurang dari sepekan hari pemungutan suara. Tentu saja, kata dia, demo besar-besaran tersebut secara psikoilogis memberikan intimidasi. Parahnya lagi, imbuh Sri, demo tersebut dicampur dengan ujaran kebencian.

"Seperti yang memilih Ahok tidak akan disholatkan dan sebagainya. Kapitalisasi yang semacam itu menjadikan Pilkada DKI ini menjadi Pilkada yang menurut saya tidak sehat," kata Sri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Nasional
Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Nasional
Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Nasional
Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Nasional
Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Nasional
Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Nasional
Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X