Ombudsman Usulkan Penggunaan Teknologi Canggih untuk Menilang

Kompas.com - 02/05/2017, 15:52 WIB
Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala (kanan) dan Kepala Korlantas Polri Irjen Royke Lumowa dalam rapat koordinasi di Mako Korlantas Polri, Jakarta, Selasa (2/5/2017). KOMPAS.com/AMBARANIE NADIAKomisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala (kanan) dan Kepala Korlantas Polri Irjen Royke Lumowa dalam rapat koordinasi di Mako Korlantas Polri, Jakarta, Selasa (2/5/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala menyampaikan sejumlah masukan kepada Korps Lalu Lintas Polri untuk memaksimalkan pelayanan publik.

Salah satu yang disorot yakni cara polisi menilang pelanggar lalu lintas. Agar lebih efisien, ia mendorong agar Korlantas Polri menggunakan teknologi canggih.

"Kalau bisa dibuat suatu kajian, kalau berkaca pada pengalaman di banyak negara di mana tilang itu dilakukan lewat teknologi, lewat CCTV dan sebagainya," ujar Adrianus di Mako Korlantas Polri, Jakarta, Selasa (2/5/2017).

(Baca: DKI Jakarta Belum Total Terapkan Pelayanan E-Tilang)


Penggunaan teknologi, kata Adrianis, akan mempermudah kerja petugas di lapangan. Terutama saat menghadapi pengguna jalan yang tidak kooperatif, menghindari petugas hingga mengomel saat ditilang.

"Tidak usah petugas itu harus mengejar-ngejar harus pergi ke tengah jalan sehingga ada yang ditilang, ada yang tidak," kata Adrianus.

Menurut Adrianus, Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Royke Lumowa akan membuat kajian atas usulan tersebut. Ombudsman menghargai niat Korlantas Polri untuk berbenah.

Masalah lain yang perlu diperbaiki yakni pelaksanaan sidang tilang.

Adrianus mengatakan, penerapan tilang elektronik atau e-tilang belum merata di seluruh Indonesia.

"Walaupun sudah ada aturan dari MA, belum mengubah situasi. Masih memakai pendekatan sidang juga," kata Adrianus.

(Baca: Dengan E-Tilang, Bayar Denda Tilang Tak Sampai 10 Menit)

Hal itu disebabkan belum seluruh pengadilan menerapkan tabel denda. Dalam tabel itu, tercantum jenis pelanggaran beserta jumlah denda yang harus dibayar.

Tanpa menerapkan sistem tabel denda, pelanggar bisa dikenakan denda maksimal yang dibayarkan ke bank, kemudian mengambil sendiri kelebihan bayarnya.

"Dengan demikian apa yamg kami khawatirkan tadi berdesak-desakan, berduyun-duyun, masih akan ada di waktu ke depan," lanjut dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X