Kompas.com - 27/04/2017, 20:18 WIB
rapat paripurna DPR KOMPAS.com/Nabilla Tashandrarapat paripurna DPR
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi PDI Perjuangan di DPR tak memberikan instruksi khusus kepada anggotanya untuk menyikapi hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Usulan hak angket itu ditujukan kepada KPK terkait berita acara pemeriksaan (BAP) mantan anggota Komisi II DPR, Miryam S Haryani.

Bendahara Fraksi PDI-P Alex Indra Lukman menuturkan, pihaknya memahami alasan anggota fraksinya yang ingin mencari kebenaran melalui hak angket tersebut.

"Sikap fraksi memahami ketika yang bersangkutan menggunakan hak tersebut untuk mencari kebenaran atas namanya yang difitnah," kata Alex di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Dua orang anggota fraksi PDI-P yang sudah melaporkan kepada pimpinan fraksi untuk menandatangani hak angket KPK adalah Masinton Pasaribu dan Eddy Kusuma Wijaya.

Adapun Masinton merupakan satu dari sejumlah anggota Komisi III yang dalam persidangan kasus e-KTP disebut menjadi pihak yang menekan Miryam. Dalam hal itu, Masinton merasa nama baiknya tercemar.

(Baca juga: Masinton Pasaribu: Saya Ketemu Miryam "Say Hello" Saja, Tidak Ada yang Lain)

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Keluhan tersebut telah disampaikannya pada forum rapat dengar pendapat (RDP) dengan KPK beberapa waktu lalu untuk menjernihkan segala persoalan yang ada.

Namun, pertemuan itu masih dianggap belum menghasilkan jawaban yang memuaskan.

"Oleh karena itu yang bersangkutan menggunakan hak konstitusionalnya yang diatur dalam aturan perundang-undangan yaitu hak angket untuk mencari kebenaraan," ucap Alex.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Istilah Berubah-ubah, Penanganan Pandemi Dinilai Membingungkan dan Tanpa Arah

Istilah Berubah-ubah, Penanganan Pandemi Dinilai Membingungkan dan Tanpa Arah

Nasional
Kemenkes Rencanakan Vaksin Dosis Ketiga untuk Umum Tahun Depan

Kemenkes Rencanakan Vaksin Dosis Ketiga untuk Umum Tahun Depan

Nasional
Kasus RAPBD Jambi, KPK Periksa 3 Anggota DPRD 2014-2019 hingga Eks Plt Kadis PUPR

Kasus RAPBD Jambi, KPK Periksa 3 Anggota DPRD 2014-2019 hingga Eks Plt Kadis PUPR

Nasional
Luhut: Limbah Medis Selama Pandemi Covid-19 Persoalan Darurat

Luhut: Limbah Medis Selama Pandemi Covid-19 Persoalan Darurat

Nasional
Wapres ke Para Atlet: Saya Terharu atas Prestasi Kalian di Olimpiade

Wapres ke Para Atlet: Saya Terharu atas Prestasi Kalian di Olimpiade

Nasional
Lewat 'Video Call', Wapres Ucapkan Selamat kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Tokyo 2020

Lewat "Video Call", Wapres Ucapkan Selamat kepada Atlet Peraih Medali Olimpiade Tokyo 2020

Nasional
Sempat Tuai Kritik, Pertanyaan Seputar Integritas di Wawancara Calon Hakim Agung Kini Bisa Diakses

Sempat Tuai Kritik, Pertanyaan Seputar Integritas di Wawancara Calon Hakim Agung Kini Bisa Diakses

Nasional
UPDATE: Tambah 4 di 2 Negara, Total 5.536 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 4 di 2 Negara, Total 5.536 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Ini Cara Lapor jika Temukan Bansos Bermasalah

Ini Cara Lapor jika Temukan Bansos Bermasalah

Nasional
Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil Anggota DPR Dedi Mulyadi

Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, KPK Panggil Anggota DPR Dedi Mulyadi

Nasional
Menpan-RB Ingatkan Sistem Kerja ASN Sesuai Level di Wilayahnya

Menpan-RB Ingatkan Sistem Kerja ASN Sesuai Level di Wilayahnya

Nasional
Kapolri Minta Satgas Covid-19 Bogor Percepat Vaksinasi

Kapolri Minta Satgas Covid-19 Bogor Percepat Vaksinasi

Nasional
Pemerintah Diminta Mendata dan Beri Perlindungan Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Pemerintah Diminta Mendata dan Beri Perlindungan Anak yang Kehilangan Orangtua akibat Covid-19

Nasional
Gelontorkan Rp 1 Triliun untuk Penanganan Covid-19, Sekum Muhammadiyah: Kami Merasa Masih Kurang Berbuat

Gelontorkan Rp 1 Triliun untuk Penanganan Covid-19, Sekum Muhammadiyah: Kami Merasa Masih Kurang Berbuat

Nasional
Bertemu Menlu AS, Retno Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Afganistan

Bertemu Menlu AS, Retno Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan di Afganistan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X