Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenlu Belum Terima Konfirmasi soal Tiga WNI Tewas di Filipina

Kompas.com - 26/04/2017, 12:56 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Filipina belum memperoleh konfirmasi terkait kabar adanya tiga WNI yang tewas dalam serangan gabungan Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) di Lanao del Sur.

"KBRI sudah meminta konfirmasi mengenai pemberitaan tersebut, namun hingga saat ini pihak AFP belum bisa memberikan konfirmasi," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Rabu (26/4/2017).

Menurut Iqbal, pihak AFP memberi tahu bahwa akan melakukan tes DNA terhadap 36 orang yang tewas dalam serangan gabungan terhadap kelompok Maute di Lanao del Sur tersebut. Namun, hingga saat ini hal tersebut belum dilakukan.

KJRI Davao juga memperoleh informasi dari otoritas setempat mengenai ditemukannya paspor atas nama MIS, kata Iqbal.

(Baca juga: Gempur Sarang Militan Mindanao, Militer Filipina Temukan Paspor WNI)

Namun, menurun Iqbal, hingga saat ini AFP belum memberikan konfirmasi apakah paspor tersebut terkait dengan 36 orang yang tewas dan di mana persisnya paspor tersebut ditemukan.

Seperti diberitakan pada Senin, Pasukan keamanan Filipina mengklaim telah menewaskan sekitar 36 petempur terkait ISIS, termasuk tiga WNI dan satu warga negara Malaysia dalam serangan udara dan darat selama tiga hari di pulau selatan Mindanao tersebut.

Komandan divisi militer Brigadir Jendral Roland Bautista kepada Reuters mengklaim telah berhasil merebut basis utama pemberontak tersebut setelah memenangi pertempuran yang berlangsung dari Jumat tersebut.

Bautista mengatakan sejumlah terduga militan dari Indonesia dan Malaysia kemungkinan bergabung dengan kelompok militer yang disebut Maute itu setelah satu paspor Indonesia ditemukan bersama sejumlah senjata dan peledak, demikian seperti dikutip Reuters.

(Aditya ES Wicaksono/ant)

Kompas TV 2 ABK Terakhir TB Charles Dibebaskan Abu Sayyaf

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

TNI AL Sebut Sumsel dan Jambi Daerah Rawan Penyelundupan Benih Lobster Keluar Negeri

Nasional
Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Ketua KPK Mengaku Tak Tahu-menahu Masalah Etik Nurul Ghufron dengan Pihak Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com