Dirjen PAS: Tak Semua Orang Bermasalah Harus Dipenjara

Kompas.com - 23/04/2017, 15:42 WIB
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, I Wayan Dusak di Kantor Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Senin (6/6/2016) KOMPAS.com/Nabilla TashandraDirektur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, I Wayan Dusak di Kantor Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jakarta, Senin (6/6/2016)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pemasyarakatan I Wayan Dusak menilai perlu adanya formulasi atau aturan baru guna mengatasi masalah kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Hal itu disampaikan Wayan usai menghadiri perayaan hari Paskah di Lapas Klas I Cipinang, Jakarta Timur, pada Minggu (23/4/2017).

"Ini sedang diusahakan dengan melakukan sesuatu perubahan-perubahan aturan dan apapun yang bisa mengatasi persoalan ini," ujar Wayan.

Menurut Wayan, persoalan terkait kelebihan kapasitas Lapas dan Rutan tidak bisa jika hanya diselesaikan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Wayan mengatakan, perlu dukungan dari lembaga dan pihak terkait guna mengatasi masalah tersebut.

Menurut Wayan, tidak semua pelaku tindak pidana sedianya dimasukkan ke dalam penjara. Oleh karena itu, bisa saja salah satu formulasi atau aturan yang baru nantinya menekankan untuk tidak memenjarakan pelaku yang melakukan tindak pidana ringan.

"Sebenarnya ada beberapa pasal-pasal di dalam KUHP itu yang menyatakan bahwa orang itu boleh tidak ditahan, hal-hal yang seperti inilah yang harus bisa kita koordinasikan dengan jajaran penegak hukum lainnya," kata Wayan.

"Jadi tidak semua orang bermasalah dengan hukum, bahkan pelanggaran kecil itu harus bermuara di Lapas," tambah Wayan.

Berdasarkan data Kemenkumham, tercatat bahwa saat ini terdapat 215.812 warga binaan. Sementara kapasitas lapas dan rutan di seluruh Indonesia hanya menampung 119.000 warga binaan. Wayan menambahkan, kebanyakan warga binaan itu terkait kasus Narkotika.

"50 persen penghuni di Lapas Rutan itu adalah terkait dengan narkoba," kata Wayan.

Sementara Menkumham Yassona H Laoly menyampaikan, kepenuhan kapasitas lapas dan rutan menjadi tantangan jajarannya agar tetap menghadirkan pemasyarakatan yang bersih dari suap dalam melayani publik dengan baik.

"Saya berharap selalu ada semangat yang kuat dalam setiap jiwa pemasyarakatan untuk menghadirkan pemasyarakatan yang lebih baik," ucap Yasonna saat memberikan sambutan acara Paskah melalui teleconfrence.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka 'Hotline' Pengaduan

Cegah Intoleransi, Mendikbud Akan Keluarkan SE dan Buka "Hotline" Pengaduan

Nasional
Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Kemenhan Buka Pendaftaran Komponen Cadangan setelah Terbit Peraturan Menteri

Nasional
Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Kemenkes Berharap WNI di Luar Negeri Mendapat Vaksin Covid-19 dari Pemerintah Setempat

Nasional
Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Pemerintah Akan Tindak Tegas Praktik Intoleransi di Sekolah

Nasional
Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Jumlah Vaksin Terbatas, Pemerintah Tak Prioritaskan Penyintas Covid-19 dalam Vaksinasi

Nasional
Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nadiem: Sekolah Tak Boleh Wajibkan Siswa Berseragam Model Pakaian Agama Tertentu

Nasional
Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Rizieq Shihab Dilaporkan soal Lahan Pesantren di Megamendung, FPI: Kami Punya Bukti

Nasional
UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

UPDATE: Sebaran 11.788 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI dengan 3.512 Kasus

Nasional
UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Januari: Ada 80.114 Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

UPDATE 24 Januari: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Mencapai 162.617

Nasional
UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE: Bertambah 48.002, Total 8.754.507 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

UPDATE 24 Januari: Bertambah 171, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Kini 27.835

Nasional
UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

UPDATE 24 Januari: Bertambah 7.751, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 798.810

Nasional
UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

UPDATE: Bertambah 11.788, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 989.262

Nasional
Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Kematian Anggota FPI Dilaporkan ke Komite Antipenyiksaan Internasional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X