Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Dinilai Lambat Usut Kasus Penyerangan Novel Baswedan

Kompas.com - 21/04/2017, 10:12 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian belum juga menemukan titik terang untuk mengungkap pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.

Lewat dari sepekan, tepatnya 10 hari setelah kejadian, belum ada perkembangan berarti dari kasus tersebut.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, bukti-bukti yang dikantungi polisi belum dapat menunjukkan siapa pelakunya.

"Yang jelas proses masih berjalan. Jadi belum ada proses penangkapan," kata Boy.

Salah satu bukti yang dimiliki polisi, yakni foto yang sempat diambil Novel saat merasa dibuntuti seseorang.

(baca: Jokowi: Penyerangan terhadap Novel Tindakan Brutal, Saya Mengutuk!)

Namun, foto tersebut juga tidak bisa memperkuat tuduhan bahwa orang itu pelakunya. Bukti lain yang dimiliki, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di rumah Novel.

Namun, tayangan video itu tidak menunjukkan pelakunya secara jelas. Hal itu dikarenakan jarak rumah Novel dengan tempat kejadian agak jauh dari jangkauan CCTV.

Masalah lain, peristiwa terjadi saat matahari belum muncul sempurna.

(baca: Jokowi: Jangan Sampai Orang seperti Novel Dilukai dengan Cara Tak Beradab)

Boy membandingkannya dengan rekaman CCTV di Pulomas, di mana terjadi pembunuhan satu keluarga.

"Peristiwa Pulomas di situ ada giat anggota satu keluarga di mana CCTV sangat jelas, mempelajari gerak-gerik pelakunya agak pincang. Itu memang diuntungkan," kata Boy.

Polisi saat ini hanya mengandalkan keterangan para saksi yang merupakan para tetangga Novel.

(baca: Kasus Penyerangan Novel Baswedan, Polisi Sudah Periksa 16 Saksi)

Mereka sempat beberapa kali melihat orang mencurigakan mondar mandir dengan sepeda motor di sekitar rumah Novel.

Halaman:


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com