Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Keterlibatan Gamawan Fauzi Kembali Disebut dalam Sidang E-KTP

Kompas.com - 20/04/2017, 16:16 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keterlibatan mantan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) kembali disebut dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (20/4/2017).

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi para saksi yang hadir tentang peran orang dekat dan kerabat Gamawan yang berhubungan dalam konsorsium peserta lelang proyek e-KTP.

Dua saksi yang hadir adalah Johanes Richard Tanjaya dan Jimmy Iskandar Tedjasusila alias Bobby. Keduanya berasal dari PT Java Trade Utama.

Jaksa KPK awalnya menanyakan kepada Bobby tentang keterlibatan Gamawan dalam proses lelang proyek e-KTP.

"Kalau saya sendiri tidak pernah berjumpa, saya tidak bisa mengatakan ada keterlibatannya atau tidak," ujar Bobby.

(Baca: Nazaruddin Sebut Gamawan Fauzi "Kecipratan" Uang Korupsi E-KTP)

Jaksa kemudian menanyakan apakah Bobby berhubungan dengan Hendra, salah satu saudara kandung Gamawan.

Bobby mengatakan bahwa ia mengenal Hendra.

Dalam suatu pertemuan, kata Bobby, Hendra berpesan agar dia selalu mengikuti arahan salah satu pengusaha yang terlibat dalam Konsorsium PNRI.

Pengusaha yang dimaksud adalah Paulus Tannos, selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.

"Dia katakan, 'Sudah, pokoknya ikuti rambut putih, Paulus Tannos. Ke mana pun dia pergi, pasti menang'," kata Bobby.

Menurut Bobby, saat itu Hendra mengatakan bahwa Paulus adalah orang dekat Gamawan Fauzi.

Ia berkeyakinan bahwa Paulus adalah orang yang cukup berpengaruh dalam tim yang bekerja di Ruko Fatmawati milik Andi Agustinus alias Andi Narogong.

(Baca: Eks Pegawai Kemendagri Sebut Gamawan Fauzi Lima Kali Terima Suap E-KTP)

Selain Hendra, Bobby juga pernah bertemu dua saudara kandung Gamawan, yakni Asmin Aulia dan Dadang.

Namun, menurut Bobby, persoalan e-KTP hanya dibicarakan dengan Hendra.

"Makanya saya ke rumah Pak Hendra di Kebayoran, terus saya ngobrol dan pesan dia, ikuti si rambut putih," kata Bobby.

Jaksa KPK kemudian menanyakan, apakah para saksi pernah diberitahu bahwa adik Gamawan akan menjadi salah satu pelaksana proyek e-KTP.

Menurut Johanes, informasi itu pernah disebut oleh Paulus Tannos.

Dalam surat dakwaan, Gamawan disebut ikut diperkaya dalam kasus korupsi e-KTP. Gamawan disebut menerima uang melalui saudara kandungnya.

Namun, saat dihadirkan sebagai saksi, Gamawan membantah menerima uang hasil korupsi.

Menurut dia, uang yang diterima melalui saudara kandungnya tersebut adalah uang pinjaman untuk usaha dan berobat.

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi terus membidik nama-nama yang berpotensi menjadi tersangka baru dalam kasus dugan korupsi E-KTP.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com