Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Apresiasi Penyelenggaraan Pilkada DKI

Kompas.com - 19/04/2017, 23:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Tim Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Siane Indriani mengapresiasi pelaksanaan Pilkada Ibu Kota putaran kedua yang dilaksanakan pada Rabu (19/4/2017).

Menurut dia, para pemilih terlihat antusias menggunakan hak pilihnya.

"Hampir semua pemilih sangat antusias memilih. Perbaikan juga terjadi pada tempat pemungutan suara di sejumlah rumah sakit, panti, rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan," kata Siane, melalui keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu.

Pada pelaksanaan putaran kedua Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, Komnas HAM melakukan pemantauan di seluruh wilayah DKI Jakarta baik di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat dan Jakarta Timur.

Pantauan dilakukan antara lain di wilayah permukiman kumuh seperti Kampung Luar Batang dan Akuarium, Penjaringan Jakarta Utara serta Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan.

(Baca: Komnas HAM Pantau Wilayah Penggusuran dan Rawan Konflik di Pilkada DKI)

"Pemilih terlihat antusias memilih, termasuk warga yang sudah tinggal di Rumah Susun Marunda dan Rawabebek," ujar dia.

Antusiasme yang sama juga terlihat di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Rumah Susun Jatinegara dan Tanah Abang. 

Demikian pula dengan TPS yang ada di apartemen seperti Mall of Indonesia, Central Park, dan East Casablanca.

"Perbaikan TPS juga terlihat di beberapa rumah sakit seperti RSUD Koja, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, RSUD Pasar Minggu, RSUP Fatmawati dan lain-lain," kata Siane.

Namun, ia menyoroti pasien di sejumlah rumah sakit swasta yang tidak mendapatkan kesempatan untuk memilih karena tidak tersedia TPS.

Pemilih yang menghuni sejumlah panti dan menjadi tahanan atau narapidana di rumah tahanan serta lembaga pemasyarakatan juga terfasilitasi untuk memilih.

"Penghuni rutan dan lapas secara umum sudah difasilitasi di Rutan Salemba, Lapas Cipinang, Rutan Pondok Bambu dan Rutan Polda Metro Jaya meskipun masih banyak pemilih yang tidak terdata," kata Siane.

Kompas TV Hasil analisis yang dilakukam lembaga pemantau independen Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat, menunjukkan tingkat partisipasi warga jakarta dalam pilkada lalu, hampir memenuhi target Komisi Pemilihan Umum. JPPR menyebut tingkat partisipasi warga mencapai 77% dan hampir memenuhi target KPU yakni 77,5%. JPPR menilai tingkat partisipan tinggi karena kandidat bisa menyampaikan visi misi dengan baik kepada pemilih. Sementara itu, salah satu faktor yang menyebabkan pemilih golput adalah masalah data pemilih, seperti e-KTP dan surat keterangan. JPPR memprediksi, tingkat partisipan pada putaran kedua bisa meningkat, jika masalah data pemilih bisa diselesaikan oleh KPU DKI Jakarta. Selain itu, 2 paslon juga harus bisa menarik suara nomor urut 1. Salah satu caranya adalah dengan koalisi bersama partai pengusung nomor urut 1.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Kalau Perusahaan Rugi Direkturnya Harus Dihukum, Semua BUMN Juga Dihukum

Nasional
Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Terseret Kasus Gubernur Maluku Utara, Pengusaha Muhaimin Syarif Punya Usaha Tambang

Nasional
Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Bertemu Khofifah, Golkar Bahas Pilkada Jatim, Termasuk soal Emil Dardak

Nasional
Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Ketua Panja Sebut RUU Kementerian Negara Mudahkan Presiden Susun Kabinet

Nasional
Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta 'Reimburse' Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Profil Kemal Redindo, Anak SYL yang Minta "Reimburse" Biaya Renovasi Kamar, Mobil sampai Ultah Anak ke Kementan

Nasional
KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

Nasional
Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Nasional
Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

Nasional
Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Nasional
Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Nasional
Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Nasional
Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com