Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 19/04/2017, 18:15 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Suasana rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Jalan Kebagusan IV, Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu (19/4/2017) sore, terpantau sepi.

Pantauan Kompas.com, mobil Megawati memang sudah keluar dari rumah sekitar pukul 15.00 WIB. Mobil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto juga mengikuti mobil Megawati dari belakang.

Saat itu, proses penghitungan suara di TPS 027, yang tepat berada di depan rumah Megawati, masih berlangsung.

Namun, hingga penghitungan suara rampung dan TPS sepi, Megawati tidak kunjung kembali ke kediamannya.

Pukul 17.45 WIB, pagar rumah Megawati ditutup. Tapi ada beberapa orang petugas keamanan yang masih tampak berjaga di dalam dan luar rumah tersebut.

(Baca juga: Anies-Sandi Menang di TPS Megawati)

Selain itu, tampak beberapa orang keluar dari dalam rumah sembari menenteng nasi kotak.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto sendiri mengatakan, tidak ada aktivitas lagi di kediaman Megawati di Kebagusan. Hasto mengarahkan para jurnalis untuk meliput ke Hotel Pullman, tempat pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat berkumpul.

Hasil quick count atau hitung cepat Litbang Kompas pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 selesai Rabu pukul 17.20 WIB.

Anies Baswedan-Sandiaga Uno unggul dengan perolehan 58 persen suara. Sementara itu pasangan Ahok-Djarot memperoleh 42 persen suara.

(Baca: Hasil Final "Quick Count" Kompas: Ahok-Djarot 42 Persen, Anies-Sandi 58 Persen)

Peneliti Litbang Kompas, Ratna mengatakan hasil ini merupakan prediksi terkait hasil putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017. Untuk hasil resmi, maka harus menunggu perhitungan dari KPU Provinsi DKI Jakarta.

Quick count putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017 Litbang Kompas kali ini mengambil sampel di 400 TPS yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta dengan 227.954 pemilih.

Kompas TV Inilah Pesan Megawati di Pilkada DKI Putaran Dua
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com