Kompas.com - 18/04/2017, 20:01 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya meminta kepada anggota Bawaslu di 33 Provinsi untuk ikut membantu mengawasi jalannya pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada Rabu (19/4/2017).

Menurutnya, hal itu diperlukan mengingat besarnya kompleksitas Pilkada Jakarta.

"Dari 33 Provinsi kirimkan satu anggota Bawaslu untuk membantu teman-teman DKI melakukan pemantauan dan pengawasan. Sudah tersebar bahwa komplesitas di Jakarta sangat besar, head to head seperti Pilpres kemarin," kata Rahmat di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Rahmat menuturkan, dengan kapasitasnya dalam menangani Pilkada, anggota Bawaslu dari provinsi lain dapat memberikan masukan jika terjadi kendala saat pemilihan suara berlangsung. Namun, kendali pengawasan tetap berada di Bawaslu Jakarta.

"Peran mereka memberikan advice dan membantu juga kalau ada misalnya ada kesulitan, mencatat pelanggaran juga boleh. Tapi tidak bisa menindak," ucap Rahmat.

Menurut Rahmat, para anggota Bawaslu Provinsi itu akan disebar di tempat pemungutan suara (TPS) di Jakarta. Penempatannya akan ditentukan oleh Bawaslu Jakarta. Kriteria penyebaran, lanjut Rahmat, ditentukan berdasarkan potensi pelanggaran yang akan terjadi.

Selain itu, juga daerah yang rawan terjadi politik uang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Daerah yang penyebaran sembakonya besar. Daerah pertemuan antara paslon A dan B. Itu pasti ada daerah rawan walau kami berharap tidak ada hal-hal negatif di situ," ujar Rahmat.

Rahmat menyebutkan, para anggota Bawaslu Provisni itu juga nantinya akan berkeliling ke beberapa TPS, terutama menjelang berakhirnya masa pemungutan suara.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara, Kuasa Hukum Keberatan JPU Tak Sertakan Keterangan Saksi

Nasional
Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Kasus Dugaan Penyebaran Hoaks, Jumhur Hidayat Dituntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran 'Begal Politik'

Kubu Moeldoko Uji Materi AD/ART, Demokrat: Cari Pembenaran "Begal Politik"

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

KSAU Pimpin Sertijab Danseskoau hingga Pangkoopsau III

Nasional
Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Yusril Jadi Kuasa Hukum Kubu Moeldoko Ajukan Uji Materi AD/ART Demokrat ke MA

Nasional
Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Panglima TNI, Kapolri, dan Ketua DPR Hadiri Bakti Sosial Alumni Akabri 1996 di Tangerang

Nasional
Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.