JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya meminta kepada anggota Bawaslu di 33 Provinsi untuk ikut membantu mengawasi jalannya pemungutan suara Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada Rabu (19/4/2017).
Menurutnya, hal itu diperlukan mengingat besarnya kompleksitas Pilkada Jakarta.
"Dari 33 Provinsi kirimkan satu anggota Bawaslu untuk membantu teman-teman DKI melakukan pemantauan dan pengawasan. Sudah tersebar bahwa komplesitas di Jakarta sangat besar, head to head seperti Pilpres kemarin," kata Rahmat di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa (18/4/2017).
Rahmat menuturkan, dengan kapasitasnya dalam menangani Pilkada, anggota Bawaslu dari provinsi lain dapat memberikan masukan jika terjadi kendala saat pemilihan suara berlangsung. Namun, kendali pengawasan tetap berada di Bawaslu Jakarta.
"Peran mereka memberikan advice dan membantu juga kalau ada misalnya ada kesulitan, mencatat pelanggaran juga boleh. Tapi tidak bisa menindak," ucap Rahmat.
Menurut Rahmat, para anggota Bawaslu Provinsi itu akan disebar di tempat pemungutan suara (TPS) di Jakarta. Penempatannya akan ditentukan oleh Bawaslu Jakarta. Kriteria penyebaran, lanjut Rahmat, ditentukan berdasarkan potensi pelanggaran yang akan terjadi.
Selain itu, juga daerah yang rawan terjadi politik uang.
"Daerah yang penyebaran sembakonya besar. Daerah pertemuan antara paslon A dan B. Itu pasti ada daerah rawan walau kami berharap tidak ada hal-hal negatif di situ," ujar Rahmat.
Rahmat menyebutkan, para anggota Bawaslu Provisni itu juga nantinya akan berkeliling ke beberapa TPS, terutama menjelang berakhirnya masa pemungutan suara.