Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/04/2017, 17:02 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pin berbentuk bulat berlatar warna putih tersemat di baju dinas Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Nampak tulisan "Aman, Ada Kami" berwarna merah di bagian tengah pin tersebut.

Tito menjelaskan, pin tersebut merupakan slogan pengamanan Pilkada DKI putaran kedua.

Maksud dari tulisan tersebut, yakni memberi kepastian masyarakat bahwa keamanan Jakarta akan terjaga selama proses demokrasi berlangsung.

"Ini tujuan untuk memberikan keyakinan ke masyarakat bahwa kita lebih serius sekaligus memberikan semacam tagline dalam rangka pengamanan mantap praja DKI Jakarta," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

(baca: Kapolri: Pemilih Harus Bebas Rasa Takut, Tak Boleh Ada Massa di TPS)

Tak hanya Polri yang mengenakan pin tersebut. TNI dan linmas juga akan mengenakan pin yang sama.

Dengan demikian, ia memberi jaminan Jakarta aman karena dikawal oleh 62.000 orang gabungan Polri, TNI, dan linmas yang tersebar di wilayah Jakarta.

"Saya yakin segenap warga Jakarta menghendaki Jakarta aman. Kita berdoa supaya semua berjalan lancar, tidak diwarnai insiden berarti," kata Tito.

(baca: Kapolri Instruksikan Tangkap yang Ganggu Keamanan Saat Pilkada DKI)

Kapolri mengeluarkan sejumlah imbauan kepada masyarakat agar Pilkada DKI putaran kedua berlangsung aman dan lancar.

Ia mengimbau tak perlu memobilisasi massa dengan dalih mengawal proses pencoblosan hingga penghitungan suara.

Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan pengamanan dari Polri, TNI, dan linmas dirasa cukup untuk mengawal proses tersebut.

(baca: Wiranto: Tindak Tegas yang Ingin Ganggu Pilkada DKI)

Tito khawatir tindakan tersebut bisa mengancam fisik maupun psikis masyarakat yang hendak menggunakan hak pilihnya.

"Kita tidak segan melakukan tindakan dalam rangka untik menjaga ketertiban publik dan menjaga agar masyarakat bebas untukk menentukan pilihan masing-masing," kata Tito.

"Kita melindungi hak politik masyarakat," lanjut dia.

Terlebih lagi, sudah ada maklumat yang dikeluarkan Polda Metro Jaya bersama KPU DKI Jakarta dan Bawaslu Provinsi Jakarta soal larangan memobilisasi massa ke Jakarta.

Polda Jawa Barat dan Polda Banten juga mengeluarkan maklumat serupa. Jadi, jika ada masyarakat berbondong-bondong ke Jakarta yang bertujuan politik dan mengganggu situasi keamanan, maka Tito perintahkan untuk ditindak tegas.

"Saya minta kepada masyarakat, silakan, bebas menggunakan hak pilih. Kita jamin," kata Tito.

Kompas TV Kapolri: Mobilisasi Massa di TPS Timbulkan Kesan Intimidasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com