Kapolri: Pemilih Harus Bebas Rasa Takut, Tak Boleh Ada Massa di TPS

Kompas.com - 17/04/2017, 12:08 WIB
Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian seusai mengisi kuliah umum  dengan tema Tantangan Kebhinekaan Dalam Era Demokrasi dan Globalisasi di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jalan Ganesha, Kota Bandung, Rabu (8/3/2017). KOMPAS.com/Putra Prima PerdanaKepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian seusai mengisi kuliah umum  dengan tema Tantangan Kebhinekaan Dalam Era Demokrasi dan Globalisasi di Institut Teknologi Bandung (ITB), Jalan Ganesha, Kota Bandung, Rabu (8/3/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian memerintahkan kepada jajarannya untuk mengeluarkan maklumat berupa pelarangan kegiatan pengerahan massa dalam jumlah besar jelang Pilkada DKI putaran kedua.

Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi rencana "Tamasya Al Maidah" oleh sekelompok masyarakat dengan menjaga tempat pemungutan suara (TPS) saat pemungutan suara pada 19 April 2017.

Menurut Tito, kehadiran massa dalam jumlah besar di TPS akan memberikan kesan intimidasi secara psikilogis.

Selain itu, kelompok massa juga berpotensi merusak prinsip Pilkada yang bebas dan rahasia.

"Pemilih harus bebas dari rasa takut atas apapun juga. Inilah esensi demokrasi," ujar Tito saat ditemui usai rapat koordinasi khusus tingkat menteri di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2017).

"Kehadiran suatu massa yang besar, pasti akan memberikan kesan intimidasi, paling tidak secara psikologis. Itu tidak boleh karena akan memengaruhi prinsip kebebebasan dan kerahasiaan, terutama kebebasan pemilih," ucapnya.

Pada prinsipnya, lanjut Tito, Polri tidak ingin ada pengelompokkan massa di TPS saat pemungutan suara berlangsung.

Di sisi lain, setiap TPS sudah memiliki sistem pengawasan yang ketat, terdiri dari Panwaslu, Bawaslu, saksi, pengamat independen dan media massa.

Sementara, pihak Polri dan TNI akan melakukan penjagaan keamanan di tiap TPS yang ada.

Tito memastikan koordinasi dengan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sudah berjalan terkait pengamanan saat pemungutan suara.

"Prinsipnya kami tidak ingin ada pengelompokan massa di TPS karena TPS sudah punya sistem pengamanannya sendiri. Ada Panwaslu, Bawaslu, ada saksi-saksi, pengamat independen dan media," kata Tito.

Kompas TV Polemik Tamasya Almaidah di Pilkada DKI Putaran 2
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

18 Pegawai Terpapar Covid-19, KPK Atur Proporsi Kerja

Nasional
Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Kritik Wacana Jaksa Agung soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta, ICW: Menambah Semangat Para Pelaku

Nasional
Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Perjalanan Rahasia Soeharto: Menginap Rumah Warga hingga Bekal Beras dan Tempe

Nasional
KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

KPK Umumkan 18 Pegawai Positif Covid-19

Nasional
Mengenal Weighted Vest, 'Rompi Militer' yang Dipakai AHY Berolahraga

Mengenal Weighted Vest, "Rompi Militer" yang Dipakai AHY Berolahraga

Nasional
Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Jokowi Ajak Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Kisah Cinta Soeharto-Ibu Tien, Perjodohan, dan Kesedihan di TMII

Nasional
ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

ICW Pertanyakan Dasar Hukum Jaksa Agung Terkait Rencana Penindakan Koruptor di Bawah Rp 50 Juta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.