Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panglima: TNI-Polri Harus Berikan Rasa Aman Saat Pencoblosan Pilkada DKI

Kompas.com - 18/04/2017, 14:39 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan bahwa personel TNI Polri yang mengamankan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua besok, Rabu (19/4/2017), harus memberikan rasa aman dan damai kepada masyarakat.

Hal tersebut ditegaskan Gatot saat Apel Gabungan Pengamanan Pilkada putaran kedua DKI Jakarta, yang diikuti sekitar 24.000 personel TNI dan Polri di Gedung Enconvention Ancol, Jakarta Utara, Selasa (18/4/2017).

"Personel TNI dan Polri yang bertugas pada pengamanan Pilkada putaran kedua DKI Jakarta tanggal 19 April 2017, harus memberikan rasa aman dan damai kepada masyarakat mulai dari rumah menuju TPS, saat melakukan pencoblosan hingga kembali lagi ke rumah masing-masing," ujar Gatot seperti dikutip dari keterangan tertulis Pusat Penerangan Mabes TNI, Selasa (18/4/2017).

(Baca: Kapolri: 20.000 Polisi Amankan Pencoblosan Pilkada DKI)

Gatot menuturkan, tugas pengamanan Pilkada DKI merupakan tugas mulia karena bertujuan untuk menjamin warga Jakarta aman, tenteram dan damai tanpa tekanan saat melaksanakan pesta demokrasi.

Gatot juga memerintahkan kepada seluruh personel TNI dan Polri agar melaksanakan tugas dengan profesional, terukur sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.

“Tugas personel TNI dan Polri adalah menjamin keamanan warga Jakarta yang akan melakukan pencoblosan di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS),” tuturnya.

“Laksanakan tugasmu, pelajari betul prosedur dan aturan serta jangan ragu, apapun akibatnya yang terpenting Jakarta aman, tertib dan damai. Saya jamin prajuritku tidak akan duduk di meja hijau sebagai terdakwa, karena saya sebagai Panglima TNI yang bertanggung jawab,” kata Gatot.

(Baca: Wiranto: Tindak Tegas yang Ingin Ganggu Pilkada DKI)

Gatot pun berharap pelaksanaan pengamanan Pilkada DKI putaran kedua berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dia menegaskan bahwa negara harus hadir dalam memberikan rasa aman dan damai saat pelaksanaan Pilkada putaran kedua DKI Jakarta.

“Bentuk hadirnya negara yaitu adanya personel TNI dan Polri di masing-masing TPS untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran jalannya Pilkada putaran kedua DKI Jakarta," ucapnya.

Dalam rangka pengamanan Pilkada DKI putaran kedua sebanyak 62.000 personel dari unsur TNI dan Polri serta Linmas, diterjunkan untuk menjaga TPS.

Turut hadir dalam Apel Gabungan Pengamanan Pilkada, Menkopolhukam Wiranto, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Selain itu, KSAD Jenderal TNI Mulyono, Pangdam Jaya Mayjen TNI Jaswandi, Pangarmabar Laksda TNI Aan Kurnia, Pangkoopsau 1 Marsda TNI Imran Baidirus dan Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi M. Iriawan.

Kompas TV Kapolri: Mobilisasi Massa di TPS Timbulkan Kesan Intimidasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com