Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal "Tamasya Al Maidah" di Pilkada DKI Putaran Kedua, Ini Kata Polri

Kompas.com - 17/04/2017, 16:32 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, tugas pengawasan dan pengamanan tempat pemungutan suara dalam pemilu merupakan tanggungjawab petugas keamanan dan pengawas pemilu.

Menurut dia, tak perlu ada aksi khusus untuk mengawal proses pencoblosan hingga penghitungan suara. Apalagi, sampai mengerahkan massa dari luar Jakarta.

"Petugas-petugas di TPS kan sudah ada. Tolong dipercayakan saja, ada unsur polisi, TNI, dan linmas," ujar Boy di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/4/2017).

(baca: Kapolri Larang Pengerahan Massa Jelang Pencoblosan Pilkada DKI Jakarta)

Pernyataan itu menanggapi aksi "Tamasya Al Maidah" yang digerakkan sejumlah tokoh agama. Mereka mengajak orang dari luar Jakarta untuk menjaga TPS pada Pilkada DKI putaran kedua, 19 April 2017.

Boy mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi yang memengaruhi keamanan dan ketertiban selama jalannya proses pemilihan.

"Kami himbau masyarakat jangan melakukan hal-hal yang sekiranya merugikan. Jangan melakukan hal-hal yang membuat masyarakat khawatir," kata Boy.

(baca: Kapolri: Pemilih Harus Bebas Rasa Takut, Tak Boleh Ada Massa di TPS)

Polda Metro Jaya bersama Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta mengeluarkan maklumat yang isinya larangan memobilisasi massa dalam mengawal Pilkada DKI putaran kedua.

Aksi tersebut dikhawatirkan dapat mengintimidasi secara fisik dan psikis.

Namun, Boy enggan secara langsung menyebutkan apakah maklumat itu terkait dengan Tamasya Al Maidah.

"Prinsipnya secara umum, apapun yang terkait pengerahan massa. Silakan diterjemahkan sendiri," kata Boy.

(baca: Kapolri: Polri Akan "All Out" Amankan Pilkada DKI)

Untuk putaran kedua ini, polisi membuat pola pengamanan yang berbeda dari sebelumnya. Ini pertama kalinya kepolisian menempatkan satu personelnya di setiap TPS.

Biasanya, satu polisi ditugaskan mengawasi tiga TPS.

"Ini pola yang berbeda dan baru pertama kali kami lakukan untuk mencegah potensi-potensi yang tidak diinginkan," kata Boy.

"Masyarakat tidak usah khawatir. Silakan kepada masyarakat percayakan kepada petugas," lanjut dia.

Kompas TV Polri Tetapkan Status Waspada saat Pilkada DKI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com