JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian menegaskan bahwa jajarannya siap mengamankan seluruh tempat pemungutan suara (TPS) saat pencoblosan Pilkada DKI putaran kedua pada Rabu (19/4/2017).
Tito menuturkan, total personel pengamanan yang akan dikerahkan mencapai 65.000 orang yang berasal dari gabungan Polri, TNI dan Linmas.
"Kami siap melakukan pengamanan dengan kekuatan lebih kurang 65.000 personel dari Polri, TNI, Pemda dan Limas. Polri dan TNI lebih kurang jumlahnya 30.000 personil," ujar Tito saat ditemui usai rapat koordinasi khusus tingkat menteri di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2017).
(baca: Kapolri Larang Pengerahan Massa Jelang Pencoblosan Pilkada DKI Jakarta)
Menurut Tito, jumlah personel yang dikerahkan tersebut lebih banyak jika dibandingkan dengan pengamanan aksi bela Islam "212" pada 21 Februari 2017.
Seluruh personel gabungan akan disebar beberapa titik rawan termasuk di seluruh TPS di DKI Jakarta.
Setidaknya satu polisi dan satu tentara menjaga satu TPS. Sementara total TPS yang pada hari pemungutan suara berjumlah 13.034 TPS.
"Kami perkuat pengamanan di TPS, satu polisi, satu tentara, dan linmas. Jumlah TPS ada 13.034," kata Tito.
(baca: Kapolri: Pemilih Harus Bebas Rasa Takut, Tak Boleh Ada Massa di TPS)
Selain itu, Tito juga sudah memerintahkan kepada seluruh jajaran Kapolda di Jawa dan Sumatera untuk mengeluarkan larangan pengerahan massa dalam jumlah besar jelang pemungutan suara.
Tito menjelaskan, saat penyelenggaraan Pilkada, kehadiran kelompok massa yang besar pasti akan memberikan kesan intimidasi.
(baca: Mendagri: Jangan karena Pilkada, Warga DKI Terpecah)
Selain itu, penjagaan TPS oleh kelompok massa akan memengaruhi prinsip kebebasan dan kerahasiaan.
Tito menjamin polisi akan melakukan pengamanan secara ketat di seluruh TPS yang ada.
"Polri sendiri akan all out, Kapolda saya sudah perintahkan membuat maklumat untuk melarang massa masuk ke jalarta. Kalau jalan-jalan boleh. Tapi untuk datang ke TPS apalagi dalam jumlah yang besar, apalagi membawa intimidasi psikologis, itu udah kegiatan politik. Itu akan kita tindak tegas dengan diskresi yang ada," ucap Tito.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
