Bahas Pemerataan Ekonomi, Jokowi Minta Menteri "To the Point"

Kompas.com - 11/04/2017, 17:54 WIB
Presiden Joko Widodo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4/2017). Fabian Januarius KuwadoPresiden Joko Widodo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas membahas pemerataan ekonomi Indonesia di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (11/4/2017) siang.

Dalam rapat terbatas itu, Presiden ingin langsung membahas kebijakan dalam rangka mewujudkan pemerataan ekonomi, yakni redistribusi lahan dan reforma agraria.

"Kali ini kita akan langsung masuk ke penajaman, distribusi seperti apa, apa yang diberi, siapa yang diberi dan berapa hektare. Apa kelompok tani, nelayan atau pondok pesantren. Sehingga nanti jelas siapa yang mendampingi," ujar Jokowi saat membuka rapat.

(Baca: Jokowi: Ketimpangan Desa dan Kota Penting Segera Diatasi)


Jokowi menekankan, prinsip dari program redistribusi lahan dan reforma agraria itu harus membuat penerima program jadi produktif.

Jokowi juga meminta menteri-menteri terkait membuat sebuah sistem agar penerima program redistribusi lahan dan reforma agraria tidak menjual lahan yang diberikan.

Diketahui, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar Kongres Ekonomi Umat bertemakan "Arus Baru Ekonomi Indonesia" pada 22-24 April 2017 di Jakarta.

Presiden berharap program itu dapat diluncurkan pada saat kongres itu.

"Pada saat kongres umat tersebut, syukur-syukur sudah ada (rakyat) yang dibagi. Ini waktu sudah mepet. Kalau itu bisa, akan lebih baik," ujar Jokowi.

(Baca: Fokus Atasi Ketimpangan, Pemerintah Mulai Bahas Anggaran 2018)

Terakhir, Jokowi berpesan kepada para menteri terkait untuk mempersiapkan program ini secara baik.

"Saya enggak mau ini dilihat sebagai program bagi-bagi lahan. Tidak. Ini adalah program terintegrasi untuk peningkatan produktifitas, kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada di bawah," ujar Jokowi menutup pembukaan rapat.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei PPI: Mayoritas Responden Ingin Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Survei PPI: Mayoritas Responden Ingin Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Nasional
Soal Perppu KPK, ICW: Presiden Jokowi Harusnya Tak Gentar Digertak Elite Politik

Soal Perppu KPK, ICW: Presiden Jokowi Harusnya Tak Gentar Digertak Elite Politik

Nasional
Ketum PAN: Kami Dukung Pak Jokowi, Sukseskan Pemerintahannya

Ketum PAN: Kami Dukung Pak Jokowi, Sukseskan Pemerintahannya

Nasional
Survei PPI: Mayoritas Responden Anggap UU KPK Hasil Revisi Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Survei PPI: Mayoritas Responden Anggap UU KPK Hasil Revisi Lemahkan Pemberantasan Korupsi

Nasional
Uskup Suharyo Berharap Jokowi Mampu Manata Kehidupan Beragama

Uskup Suharyo Berharap Jokowi Mampu Manata Kehidupan Beragama

Nasional
Polri: Penusuk Wiranto Menyuruh Anaknya Melakukan Serangan ke Polisi

Polri: Penusuk Wiranto Menyuruh Anaknya Melakukan Serangan ke Polisi

Nasional
Survei PPI: Hanya 23,2 Persen Responden Setuju Pengesahan UU KPK Hasil Revisi

Survei PPI: Hanya 23,2 Persen Responden Setuju Pengesahan UU KPK Hasil Revisi

Nasional
3 Kisah yang Diceritakan Prabowo Saat Yakinkan Kader yang Terbelah soal Koalisi

3 Kisah yang Diceritakan Prabowo Saat Yakinkan Kader yang Terbelah soal Koalisi

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Tak Ragu Terbitkan Perppu KPK

Presiden Jokowi Diminta Tak Ragu Terbitkan Perppu KPK

Nasional
Densus 88 Tangkap Lagi 4 Terduga Teroris yang Rencanakan Pengeboman

Densus 88 Tangkap Lagi 4 Terduga Teroris yang Rencanakan Pengeboman

Nasional
Kontras: Periode Pertama, Jokowi Ingkar Janji Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Kontras: Periode Pertama, Jokowi Ingkar Janji Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Menurut Survei, Kinerja Jokowi dalam Berantas Korupsi Kurang Baik

Nasional
DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

DPR Belum Miliki AKD, Perbaikan Tipo UU KPK Dinilai Tak Sah

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Imam Besar Masjid Istiqlal Imbau Masyarakat Tak Turun ke Jalan saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Imam Besar Istiqlal: Masyarakat Resah, Kita Gagal Urusi Persoalan Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X