"Saya kira diperkuat juga dengan hasil audit BPKB," kata Sambas.
Kementerian Dalam Negeri meminta penambahan anggaran sejumlah Rp 1,045 triliun untuk penyelesaian pengadaan blangko KTP berbasis chip sebanyak 65.340.367 keping.
Akhirnya, DPR RI menyetujui APBN tahun 2013 yang didalamnya menampung tambahan anggaran untuk pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu sejumlah Rp 1,492 triliun yang terdiri dari Rp 1,045 triliun untuk penyelesaian blanko.
Sementara sisanya sebesar Rp 447.624.798.000 merupakan anggaran untuk kelanjutan penerapan KTP Elektronik secara reguler tahun 2013.
Persetujuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan dan pengesahan DIPA pada 5 Desember 2012.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.