Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penerapan Ganjil Genap saat Mudik Lebaran Mesti Dikaji Mendalam

Kompas.com - 07/04/2017, 09:18 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro mengatakan, wacana penerapan pelat ganjil genap saat mudik lebaran perlu dikaji mendalam.

Selain lantaran termasuk regulasi baru, kajian diperlukan untuk mengetahui sejauh apa dampak pemberlakuan wacana tersebut.

“Kami minta untuk dikaji terlebih dahulu dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait,” kata Nizar dalam keterangan tertulis, Jumat (7/4/2017).

Pada dasarnya, ia mengatakan, Komisi V DPR mendukung langkah pemerintah untuk mengurai kemacetan yang selama ini kerap terjadi ketika lebaran.

Namun yang perlu diperhatikan yaitu wacana yang digulirkan justru jangan menimbulkan persolan baru.

Selain kajian, ia menambahkan, pemerintah juga perlu mensosialisasikan aturan ini sejak dini bila disetujui.

Hal ini untuk menghindari ketidaktahuan masyarakat terhadap pemberlakuan aturan baru tersebut.

“Kalau yang terjadi seperti itu, bukan malah mengurangi kemacetan. Tapi, akan muncul masalah baru,” kata dia.

“Pelanggaran lalu linta marak dan bisa berujung penyelesaian di tempat. Ini enggak baik dan enggak boleh,” lanjut dia.

Lebih jauh, ia memprediksi, pemberlakuan sistem ganjil genap tidak serta mengurangi kemacetan saat mudik lebaran.

Ia menyarankan, agar pemerintah segera menyelesaikan perbaikan serta meningkatkan kualitas jalan Tol Pantura.

“Sebaiknya sebelum arus mudik lebaran, infrastruktur seperti jalan dan tol sudah siap. Apalagi Menteri PUPR sudah berjanji (selesaikan perbaikan jalan tol),” tandasnya.

Dalam rapat terbatas terkait persiapan Idul Fitri 2017, Presiden Joko Widodo meminta agar kemacetan panjang jelang keluar tol Brebes Timur hingga mencapai 18 kilometer pada mudik Lebaran tahun lalu tidak terjadi lagi.

Apalagi, kata Presiden, pada tahun ini sudah ada beberapa ruas jalan tol baru yang sudah selesai dibangun dan siap digunakan.

Berbagai strategi pun disiapkan, mulai dari pembatasan jumlah kendaraan yang masuk tol, hingga menerapkan aturan nomor polisi ganjil genap.

(Baca: Sumarsono: Ada Wacana Penerapan Ganjil Genap di Jalan Tol Saat Mudik)

"Kalau kata masyarakat bagus, ya pemerintah untuk melindungi dan melayani masyarakat akan kami kaji, lihat, dan koordinasikan. Mana yang lebih banyak menguntungkan. Kemudian melaksanakannya," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Pudji Hartanto, di Gedung Bina Marga Kementerian PUPR, Rabu (5/4/2017). (Dipertimbangkan, Aturan Ganjil-Genap Kendaraan Saat Mudik Lebaran)

Kompas TV Proyek Tol Pejagan-Pemalang tahap dua di Kabupaten Tegal dan Pemalang, Jawa Tengah baru mencapai 35 persen.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com