Penerapan Ganjil Genap saat Mudik Lebaran Mesti Dikaji Mendalam

Kompas.com - 07/04/2017, 09:18 WIB
Pemudik dan warga sekitar mengantre bensin di SPBU Bangsri, Brebes, Jawa Tengah, Senin (4/7/2016). Muhammad NashirPemudik dan warga sekitar mengantre bensin di SPBU Bangsri, Brebes, Jawa Tengah, Senin (4/7/2016).
Penulis Dani Prabowo
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi V DPR Nizar Zahro mengatakan, wacana penerapan pelat ganjil genap saat mudik lebaran perlu dikaji mendalam.

Selain lantaran termasuk regulasi baru, kajian diperlukan untuk mengetahui sejauh apa dampak pemberlakuan wacana tersebut.

“Kami minta untuk dikaji terlebih dahulu dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait,” kata Nizar dalam keterangan tertulis, Jumat (7/4/2017).

Pada dasarnya, ia mengatakan, Komisi V DPR mendukung langkah pemerintah untuk mengurai kemacetan yang selama ini kerap terjadi ketika lebaran.

Namun yang perlu diperhatikan yaitu wacana yang digulirkan justru jangan menimbulkan persolan baru.

Selain kajian, ia menambahkan, pemerintah juga perlu mensosialisasikan aturan ini sejak dini bila disetujui.

Hal ini untuk menghindari ketidaktahuan masyarakat terhadap pemberlakuan aturan baru tersebut.

“Kalau yang terjadi seperti itu, bukan malah mengurangi kemacetan. Tapi, akan muncul masalah baru,” kata dia.

“Pelanggaran lalu linta marak dan bisa berujung penyelesaian di tempat. Ini enggak baik dan enggak boleh,” lanjut dia.

Lebih jauh, ia memprediksi, pemberlakuan sistem ganjil genap tidak serta mengurangi kemacetan saat mudik lebaran.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes Persilahkan Anggota Dewan Vaksinasi Booster

Menkes Persilahkan Anggota Dewan Vaksinasi Booster

Nasional
Pemerintah Prioritaskan Perbaikan Sekolah Terdampak Gempa Pandeglang

Pemerintah Prioritaskan Perbaikan Sekolah Terdampak Gempa Pandeglang

Nasional
Update 18 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 58,14 Persen

Update 18 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 58,14 Persen

Nasional
KPK Geledah Sejumlah Rumah di Kabupaten PPU dan Balikpapan Terkait Dugaan Korupsi Bupati Abdul Gafur

KPK Geledah Sejumlah Rumah di Kabupaten PPU dan Balikpapan Terkait Dugaan Korupsi Bupati Abdul Gafur

Nasional
Ryamizard Buka Suara, Sebut Perintah Jokowi Sewa Satelit 123 Meski Tak Ada Anggaran

Ryamizard Buka Suara, Sebut Perintah Jokowi Sewa Satelit 123 Meski Tak Ada Anggaran

Nasional
Polri: Eks Pegawai KPK Sudah Bertugas di Satgas Pencegahan Korupsi

Polri: Eks Pegawai KPK Sudah Bertugas di Satgas Pencegahan Korupsi

Nasional
UPDATE 18 Januari: 9.564 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 Januari: 9.564 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9

UPDATE 18 Januari: Kasus Kematian akibat Covid-19 Bertambah 9

Nasional
Update 18 Januari: Bertambah 1.362, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.273.783

Update 18 Januari: Bertambah 1.362, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.273.783

Nasional
Beredar Surat Ombudsman Jadi Alasan Ortu Tolak Vaksin Anak, Ini Faktanya

Beredar Surat Ombudsman Jadi Alasan Ortu Tolak Vaksin Anak, Ini Faktanya

Nasional
Kepala BNPB Ungkap 3.116 Kejadian Bencana Terjadi Sepanjang 2021

Kepala BNPB Ungkap 3.116 Kejadian Bencana Terjadi Sepanjang 2021

Nasional
Pascagempa, Sejumlah Keluarga di Banten Akan Direlokasi

Pascagempa, Sejumlah Keluarga di Banten Akan Direlokasi

Nasional
Penetapan RUU TPKS Inisiatif DPR Bak Angin Segar Penuntasan Kekerasan Seksual Meski Ditolak PKS

Penetapan RUU TPKS Inisiatif DPR Bak Angin Segar Penuntasan Kekerasan Seksual Meski Ditolak PKS

Nasional
Dewas Sebut KPK Sudah Geledah Sejumlah Tempat Buru Harun Masiku

Dewas Sebut KPK Sudah Geledah Sejumlah Tempat Buru Harun Masiku

Nasional
Jokowi: Kurangi Kegiatan di Keramaian, Jangan Pergi ke Luar Negeri jika Tak Mendesak

Jokowi: Kurangi Kegiatan di Keramaian, Jangan Pergi ke Luar Negeri jika Tak Mendesak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.