Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Sahkan Nama Komisioner KPU-Bawaslu Terpilih

Kompas.com - 06/04/2017, 12:06 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - DPR mengesahkan nama tujuh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lima komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022, yang telah dinyatakan lolos tahap uji kepatutan dan kelayakan pada Rabu (5/4/2016).

Nama-nama tersebut dibacakan dalam rapat paripurna DPR, Kamis (6/4/2017).

Adapun jumlah anggota yang menandatangani daftar kehadiran sebanyak 302 orang dari total 555 orang.

"Apakah laporan komisi II DPR RI mengenai hasil pembahasan calon anggota KPU dan Bawaslu dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan selaku pimpinan rapat, Kamis.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Adapun tujuh komisioner KPU terpilih adalah Ilham Saputra, Evi Novida Ginting Manik, Wahyu Setiawan, Pramono Ubaid Tanthowi, Hasyim Asy'ari, Arief Budiman, dan Viryan.

(Baca: DPR Pilih Tujuh Komisioner KPU 2017-2022, Termasuk Dua Petahana)

Sementara lima komisioner Bawaslu terpilih adalah Ratna Dewi Petalolo, Mochammad Afifudin, Rahmat Bagja, Abhan, dan Fritz Edward Siregar.

(Baca: Komisi II Pilih Lima Komisioner Bawaslu Periode 2017-2022)

Pengesahan komisioner KPU-Bawaslu terpilih diawali penyampaian laporan oleh Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali. Dalam kesempatan itu, Amali menyampaikan dua poin.

Pertama, klarifikasi bahwa Komisi II tak ingin menghambat proses seleksi KPU-Bawaslu. Kedua, mengenai tahapan seleksi di DPR setelah Surat Presiden diterima dan diproses.

"Kami tindaklanjuti mulai 3 hingga 5 April dini hari, uji kepatutan dan kelayakan dengan segala prosedur dan aturan yang berlandaskan UU 15/2011. Kami lakukan secara urut-urutan dan sesuai panduan UU 15/2011," tutur Amali.

Komisioner baru KPU dan Bawaslu ini kini tinggal menunggu dilantik Presiden Joko Widodo untuk kemudian bekerja efektif menyiapkan penyelenggaraan Pemilu. 

Kompas TV 14 Calon Komisioner KPU Ikut Seleksi di DPR
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com