Mensos Sebut 4,1 Juta Anak Tidak Bersekolah

Kompas.com - 05/04/2017, 19:47 WIB
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa terlihat di kediaman almarhum KH Hasyim Muzadi di komplek Pondok Pesantren Al Hikam II, Depok, Jawa Barat, Kamis (16/3/2017). KH Hasyim Muzadi  meninggal karena sakit dan akan dikebumikan di komplek Pondok Pesantren Al Hikam II Depok. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOMenteri Sosial Khofifah Indar Parawansa terlihat di kediaman almarhum KH Hasyim Muzadi di komplek Pondok Pesantren Al Hikam II, Depok, Jawa Barat, Kamis (16/3/2017). KH Hasyim Muzadi meninggal karena sakit dan akan dikebumikan di komplek Pondok Pesantren Al Hikam II Depok.
EditorKrisiandi

SUNGAILIAT, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mencatat sebanyak 4,1 juta anak di Indonesia tidak bersekolah dengan berbagai alasan sosial.

"Saya mencatat sebanyak 4,1 juta anak di Indonesia tidak sekolah di usia sekolah dengan berbagai persoalan sosial," kata Khofifah saat kunjungan kerja di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, Rabu (5/4/2017).

Dengan kondisi ini, Khofifah memuji Pemerintah Kabupaten Bangka yang memiliki program perburuan untuk anak putus sekolah (Bunatuslah). Program tersebut, kata Khofifah, patut menjadi contoh bagi daerah lain.

"Karena memang program itu selaras dengan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan," katanya.

Ia mengatakan, format Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan anak usia sekolah adalah anak yang berusia enam sampai 21 tahun. Saat ini, Pemerintah melalui kementerian berupaya memeratakan pendidikan dengan mengeluarkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). 

"Program Bunatuslah yang diilustrasikan Pemerintah Kabupaten Bangka merupakan bentuk upaya penjangkuan bagi anak-anak yang tidak terregistrasi di lembaga sekolah untuk kembali ke sekolah," katanya.

Diakui Khofifah, kartu ini tidak semuanya terserap. Untuk itu diperlukan program seperti di Kabupaten Bangka.

"Program ini akan saya sampaikan ke menteri terkait agar dapat diaplikasikan ke daerah-daerah lain di Indonesia dan saya berharap dengan program Bunatuslah dapat membantu pemerataan kualitas sumber daya manusia," ujar Menteri Sosial.

Ia minta program Bunatuslah diikuti program akses kelahiran karena khawatir anak yang putus sekolah tidak punya akta kelahiran.

"Setelah diburu mereka kemudian diajak masuk sekolah, pada saat yang sama saya mohon akta kelahirannya bisa dipenuhi. Anak-anak yang luar biasa seperti ini sangat mungkin setelah mereka ambil pada kejar paket C dia bisa saja kuliah di berbagai perguruan tinggi terkenal tidak saja di dalam negeri tetapi juga di luar negeri," katanya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Ini Prediksi Polri soal Puncak Arus Mudik dan Balik Saat Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Harus Pasang Alat Pacu Jantung Permanen Senilai Ratusan Juta, Perempuan Ini Andalkan JKN-KIS

Nasional
Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Lembaga Eijkman Jelaskan soal Belum Selesainya Uji Klinis Vaksin dari China

Nasional
Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Diperiksa Lebih dari 8 Jam, Eks Danjen Kopassus Soenarko Dicecar 28 Pertanyaan

Nasional
Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Mendagri Sebut Tak Ada Toleransi bagi Pelanggar Aturan Pilkada

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf: Kritik atas Munculnya Politik Dinasti

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Satu Tahun Jokowi-Mar'uf, Rapor Merah dari Kelompok Buruh

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

[POPULER NASIONAL] Nama Presiden Joko Widodo Jadi Nama Jalan di UEA | Pernyataan Kontroversial Pemerintah di Setahun Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Sempat Ditunda, Persidangan Jaksa Pinangki Kembali Digelar

Nasional
#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

#ReformasiDikorupsi hingga #MosiTidakPercaya yang Warnai Setahun Jokowi-Ma'ruf...

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Setahun Jokowi-Ma'ruf: Pelemahan KPK hingga Vonis Ringan bagi Penyerang Novel

Nasional
Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tak Ada Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19 Sebut Makin Banyak Pemda yang Abai Protokol Kesehatan

Nasional
Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Maksimalkan Kebutuhan Informasi Publik, Komnas Perempuan Soft Launching Website dengan Desain Baru

Nasional
Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X