Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

5 Berita Populer: Anies-Sandi Tak Datang Debat di Kompas TV, Marcus/Kevin Juara Lagi

Kompas.com - 03/04/2017, 06:11 WIB

1. Anies dan Sandiaga Tak Hadir di Acara Debat "Kompas TV"

Pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, tidak hadir pada acara debat di program Rosi di Kompas TV, Minggu (2/4/2017).

Pembawa acara Rosiana Silalahi menyampaikan hal itu saat memulai acara. Ketika acara dimulai pada sekitar pukul 19.10 WIB, hanya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor pemilihan dua, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat, yang muncul dilayar televisi.

Rosi mengatakan, awalnya acara debat itu dirancang untuk dihadiri oleh dua pasangan cagub-cawagub DKI.

Selengkapnya baca di sini.

Baca juga
Ahok Anggap Tampil di Acara Rosi sebagai Latihan Ahok Show
Saat Ahok-Djarot Ditantang Flip Bottle di Acara Rosi...  
Penonton Rosi Terbahak-bahak Dengar Suara Ahok-Djarot yang Fals
 

2. Menebak Siapa yang Bayar Tebusan Rp 1 Triliun di Detik-detik Akhir "Tax Amnesty"

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG Petugas melayani warga yang mengikuti program pengampunan pajak (Tax Amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat, 30/9/2016.
Pemerintah menyatakan ada konglomerat yang membayar tebusan hingga Rp 1 triliun di detik-detik terakhir pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty.

Siapakah dia?

Dalam aturan tax amnesty disebutkan bahwa besaran tebusan yang harus dibayar oleh wajib pajak di periode ketiga program ini adalah 5 persen dari harta yang dilaporkan jika harta tersebut dibawa ke Indonesia. Jika harta itu tetap berada di luar negeri, besaran tebusan yang harus dibayar sebesar 10 persen.

Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, jika konglomerat itu membawa masuk hartanya ke Indonesia, maka harta yang dideklarasikan orang superkaya itu mencapai Rp 20 triliun.

Sementara, jika konglomerat itu tidak membawa masuk ke Indonesia, maka harta yang ditebus itu sebesar Rp 10 triliun.

Mengacu pada laporan Forbes terakhir mengenai deretan orang kaya di Indonesia, konglomerat yang memiliki harta di kisaran Rp 10 triliun hingga Rp 20 triliun itu adalah mereka yang berada di peringkat 11 hingga 38.

Selengkapnya baca di sini.

Baca juga:
Berapakah Harta Konglomerat Peserta Tax Amnesty yang Bayar Tebusan Rp 1 Triliun?  
Pelaporan Harta Tax Amnesty Rp 4.8 Triliun

 

3. Ini Motif Pembunuhan Siswa SMA Taruna Nusantara

Dok Humas Polres Magelang Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono (kanan) dan Kapolres Magelang AKBP Hindarsono saat olah TKP di Barak SMA Taruna Nusantara, Jumat (31/3/2017)
Kepala Polda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono mengungkapkan, motif AMR (15) membunuh rekan satu baraknya di SMA Taruna Nusantara, Kresna Wahyu Nurachmad (15), adalah karena kesal. AMR beberapa kali dipergoki Kresna mencuri barang-barang milik siswa lain.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com