Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos Minta Warga di Lokasi Longsor Ponorogo Segera Direlokasi

Kompas.com - 02/04/2017, 12:33 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa meminta Pemerintah Kabupaten Ponorogo merelokasi warga yang menjadi korban tanah longsor di Dusun Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Dia tak ingin kejadian serupa terjadi karena kondisi geografis yang tak memungkinkan dijadikan permukiman.

"Mengingat daerah tersebut menyandang status rawan bencana," ujar Khofifah dalam siaran pers, Minggu (2/4/2017).

Khofifah menilai, bencana tanah longsor Ponorogo diakibatkan meningkatnya jumlah lahan kritis, berkurangnya tutupan lahan, dan degradasi lingkungan.

Selain itu, berkurangnya resapan air dan pertanian yang tidak memperhatikan konservasi lingkungan juga mengakibatkan tanah tidak kuat menumpu beban. Oleh karena itu, perlu upaya sistematis dan terstruktur dalam menanganinya.

"Masyarakat pun perlu ditingkatkan perilaku sadar bencana," kata Khofifah.

Menurut Khofifah, ada peningkatan pengetahuan soal bencana di masyarakat. Namun, perilaku dan budaya mereka terhadap lingkungan masih sama dengan sebelumnya. Pemahaman itu belum seluruhnya diterapkan saat ini.

(Baca juga: Detik-detik Mencekam bagi Warga Saat Longsor Terjang Ponorogo)

Untuk mencegah longsor Ponorogo kembali terjadi, lanjut Khofifah, perlu dilakukan reboisasi terhadap sejumlah lahan kritis. Tak hanya akan mengurangi potensi tanah longsor, namun juga meningkatkan kualitas air, menaikkan posisi muka air tanah, penyediaan air saat kekeringan, dan konservasi sumber daya air tanah.

"Perlu upaya berkelanjutan yang melibatkan semua pihak sehingga kejadian seperti ini tidak terulang," kata Khofifah.

Berdasarkan data Kementerian Sosial, sebanyak 28 warga masih tertimbun material longsor. Sementara yang berhasil selamat sebanyak 20 orang luka ringan dan tiga orang luka berat.

Adapun jumlah rumah yang tertimbun material longsor sebanyak 32 rumah.

Evakuasi untuk mencari korban hilang longsor Ponorogo menggunakan lima alat berat. Lima alat berat itu dua dari Pemkab Ponorogo, dan tiga sisanya dari Pemkab Trenggalek, Pemkab Pacitan, dan Pemkab Madiun.

Khofifah mengatakan, proses evakuasi sempat terhenti lantaran faktor cuaca. Kondisi tanah juga masih terus bergerak dan tidak ada penerangan listrik. Selain itu juga karena tidak ada alat berat untuk menyingkirkan material longsor.

(Baca juga: 1,5 Jam Menggali, Petugas Temukan Satu Jasad Korban Longsor Ponorogo)

 

Kompas TV Longsor, 26 Warga di Desa Ini Hilang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com