Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Komisi II dan Pansel KPU-Bawaslu yang Bernuansa Personal...

Kompas.com - 31/03/2017, 06:49 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR memberondong Tim Panitia Seleksi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan pertanyaan soal proses dan hasil seleksi.

Namun, mayoritas pertanyaan mengerucut pada satu poin, yakni alasan di balik tersingkirnya lima anggota Bawaslu periode 2012-2017 yang kembali mencalonkan diri, terutama Ketua Bawaslu, Muhammad.

erbSejumlah anggota DPR menilai, hasil itu berbanding terbalik dengan lima anggota KPU periode 2012-2017 yang kembali mendaftarkan diri.

Lima anggota KPU tersebut lolos seluruhnya.

Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Demokrat, Zulkifli Anwar, misalnya, secara eksplisit mempertanyakan alasan Pansel tak meloloskan Muhammad.

"Menurut saya, Beliau cukup baik, cakap dan menguasai. Prof Muhammad. Saya lihat dia enggak lolos," ujar Zulkifli Anwar, pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II dengan pansel KPU-Bawaslu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

(Baca: DPR Pertanyakan Alasan Pansel Tak Loloskan Ketua Bawaslu)

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi II dari Fraksi PAN, Yandri Susanto. Hasil seleksi pansel dirasakannya janggal.

Ia menilai kinerja Bawaslu selama ini cukup baik.

"Masa sih Ketua Bawaslu enggak lolos? Tapi saya mau konfirmasi, di mana letaknya Ketua Bawaslu tidak lolos? Di tahap mana dia tidak lolos, Pak? Apa yang menyebabkan dia tidak lolos? Ketua Bawaslu yang selama ini sudah ter-publish kinerjanya," ujar Yandri.

Sementara itu, Anggota Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra, Suasana Dachi menganggap keputusan Pansel tidak meloloskan lima anggota Bawaslu seolah menyatakan bahwa kerja Bawaslu selama ini tak beres.

Ia juga menyayangkan komunikasi Pansel yang kurang baik dengan Komisi II.

Komisi II merasa tak dilibatkan sejak awal dan tak mendapat laporan soal proses seleksi.

"Pansel kerja dengan diri sendiri dan tidak menghargai instruksi DPR. Kalau begini yang dibangun Pansel, saya ragu dan saya ajukan ke pimpinan untuk mempertimbangkan untuk menerima 14 dan 10 nama itu," kata Dachi.

Adapun, Anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan Arif Wibowo berharap, pada rapat paripurna DPR 6 April mendatang, sudah terpilih seluruh anggota baru KPU dan Bawaslu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com