Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/03/2017, 20:09 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Johan Budi mengatakan, Presiden Joko Widodo menghormati masyarakat yang melakukan unjuk rasa atau menyampaikan pendapat di muka umum.

Pernyataannya ini menanggapi rencana aksi 31 Maret atau 313 yang akan digelar pada Jumat (31/3/2017) besok.

Namun, Johan mengingatkan, kebebasan menyampaikan pendapat harus sesuai rambu-rambu dan aturan yang berlaku.

"Jangan anarkistis, misalnya, tentu tidak diperbolehkan," kata Johan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

(Baca: Rizieq Shihab dan Rhoma Irama Disebut Akan Hadir di Aksi 313)

Terkait tuntutan yang akan disampaikan massa aksi 313 yaitu memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama dari posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Johan mengatakan bahwa kasus penodaan agama yang menjerat Ahok saat ini masih berjalan di pengadilan.

"Silakan saja publik mengawasi proses hukum dan sekarang proses itu sedang dilakukan di pengadilan. Sudah menjadi domainnya pengadilan," ujar Johan.

Koordinator aksi dari Forum Umat Islam (FUI) Bernard Abdul Jabbar mengatakan ribuan orang dari berbagai ormas yang akan mengikuti aksi 313 rencananya akan melaksanakan shalat Jumat di Masjid Istiqlal.

(Baca: Wiranto Pertanyakan Tujuan Aksi 313)

Selanjutnya, massa akan berjalan kaki ke Istana Merdeka untuk menyampaikan aspirasinya. Dia menjanjikan aksi tersebut akan berjalan damai.

Kompas TV Said Aqil Siroj: Tidak Suka Paslon, Tidak Usah Dipilih
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengulik Makna Rabu Pon Jokowi, Hari Keputusan-keputusan Besar di Pemerintahan

Mengulik Makna Rabu Pon Jokowi, Hari Keputusan-keputusan Besar di Pemerintahan

Nasional
Pimpinan DPR: Yang Disampaikan Komisi VII Harus Jadi Evaluasi di BRIN

Pimpinan DPR: Yang Disampaikan Komisi VII Harus Jadi Evaluasi di BRIN

Nasional
Jokowi Sebut Ekspor Tembaga Mentah Akan Dihentikan Tahun Ini

Jokowi Sebut Ekspor Tembaga Mentah Akan Dihentikan Tahun Ini

Nasional
Kembali Ditanya soal Kepastian 'Reshuffle' Rabu Ini, Jokowi: Yang Jelas Hari Ini Rabu Pon

Kembali Ditanya soal Kepastian "Reshuffle" Rabu Ini, Jokowi: Yang Jelas Hari Ini Rabu Pon

Nasional
Sambangi Golkar, Surya Paloh: Saya Pikir Hal yang Baik

Sambangi Golkar, Surya Paloh: Saya Pikir Hal yang Baik

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Kepala Otorita IKN Bisa Bawa Pulang Rp 172 Juta Per Bulan

Jokowi Teken Perpres, Kepala Otorita IKN Bisa Bawa Pulang Rp 172 Juta Per Bulan

Nasional
Kejagung: Satu Tersangka Korupsi BTS 4G BAKTI Kembalikan Uang Rp 1 Miliar ke Penyidik

Kejagung: Satu Tersangka Korupsi BTS 4G BAKTI Kembalikan Uang Rp 1 Miliar ke Penyidik

Nasional
Jokowi: Ngurusin Pandemi Kita Hampir Enggak Pernah Tidur

Jokowi: Ngurusin Pandemi Kita Hampir Enggak Pernah Tidur

Nasional
2 Terdakwa Korupsi TWP AD Divonis 16 Tahun Penjara dan Denda Rp 750 Juta

2 Terdakwa Korupsi TWP AD Divonis 16 Tahun Penjara dan Denda Rp 750 Juta

Nasional
Nasib Anies Baswedan Usai Surya Paloh dan Jokowi 'Salaman'

Nasib Anies Baswedan Usai Surya Paloh dan Jokowi "Salaman"

Nasional
Litbang 'Kompas': 84,7 Persen Responden Akan Gunakan Hak Pilih pada Pemilu 2024

Litbang "Kompas": 84,7 Persen Responden Akan Gunakan Hak Pilih pada Pemilu 2024

Nasional
KPK Sebut Penambahan 15 Penyidik dari Polri Sesuai Kebutuhan Analisis Beban Kerja

KPK Sebut Penambahan 15 Penyidik dari Polri Sesuai Kebutuhan Analisis Beban Kerja

Nasional
Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka, Pihak Keluarga Melapor ke Ombudsman

Mahasiswa UI yang Tewas Jadi Tersangka, Pihak Keluarga Melapor ke Ombudsman

Nasional
Kemenlu: Tidak Ada WNI yang Jadi Korban Serangan Bom di Peshawar

Kemenlu: Tidak Ada WNI yang Jadi Korban Serangan Bom di Peshawar

Nasional
Gus Yahya: Tidak Boleh Ada Orang Menutupi Kekurangan dengan Mengeklaim NU sebagai Basisnya

Gus Yahya: Tidak Boleh Ada Orang Menutupi Kekurangan dengan Mengeklaim NU sebagai Basisnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.