Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dicecar DPR karena Tak Loloskan Komisioner Bawaslu, Ini Jawaban Pansel

Kompas.com - 30/03/2017, 18:54 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota tim panitia seleksi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ramlan Surbakti, membantah jika pihaknya membeda-bedakan calon berdasarkan latar belakang calon tersebut.

Hal itu diungkapkan Ramlan untuk menanggapi cecaran pertanyaan anggota Komisi II DPR soal hasil seleksi pansel.

Lima anggota Bawaslu periode 2012-2017 yang mendaftar seluruhnya tak lolos. Sedangkan lima anggota KPU periode 2012-2017 yang mendaftar seluruhnya lolos hingga tahap uji kepatutan dan kelayakan di DPR.

"Ini pertanyaan mengenai (kenapa) semua calon dari Bawaslu kok ditolak, KPU diterima. Kami enggak membeda-bedakan," kata Ramlan dalam rapat bersama Komisi II di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/3/3017).

(Baca juga: DPR Pertanyakan Alasan Pansel Tak Loloskan Ketua Bawaslu)

Ramlan Surbakti menjelaskan, lima anggota Bawaslu tersebut gugur pada tahap yang berbeda-beda.

Tiga orang tak lolos pada tahap kedua, yakni tahap seleksi administrasi. Sedangkan dua anggota lainnya, yaitu Ketua Bawaslu Muhammad dan anggota Bawaslu Wihdatiningtyas sempat masuk ke tahap tiga.

Dalam rapat, beberapa anggota Komisi II menanyakan alasan mengapa Ketua Bawaslu, Muhammad tak lolos. Bahkan, beberapa anggota sempat meminta Pansel untuk membuka data hasil seleksi agar alasan tidak lolosnya sejumlah calon bisa lebih jelas.

Ramlan menuturkan, secara pribadi dirinya mengenal Muhammad, namun ia menolak memenuhi permintaan Komisi II untuk membuka data hasil seleksi.

"Bagi saya pribadi, tak ada masalah. Karena Muhammad ini, saya promotornya. Dia mahasiswa saya dulu. Jadi saya kenal banyak," kata Ramlan.

"Tapi kami tidak bisa membuka data yang kami miliki," ucapnya.

Sebab, lanjut dia, data-data yang diterima pansel dari instansi lain hanya untuk keperluan pansel dan tidak untuk dibagikan ke publik.

"Kami harus dapat izin dari instansi yang memberikan itu," tutur Ramlan.

Kompas TV DPR dan Pemerintah Bahas Revisi UU Pemilu
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com