Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Cari Saksi Meringankan untuk Siti Aisyah

Kompas.com - 30/03/2017, 18:38 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memastikan terus berupaya melakukan pembelaan maksimal terhadap Siti Aisyah, warga negara Indonesia yang menjadi terdakwa pembunuhan Kim Jong Nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir mengatakan, Kementerian Luar Negeri saat ini sedang mencari saksi meringankan bagi Siti Aisyah.

Saksi yang meringankan tersebut akan dihadirkan pada sidang kedua yang digelar pada 13 April 2017 mendatang di Pengadilan Selangor, Malaysia.

"Nama-nama baru sedang didalami untuk dapat membantu pembelaan Siti Aisyah pada 13 April mendatang," kata Arrmanatha, di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

(Baca: Orangtua Siti Aisyah Ingin ke Malaysia)

Selain itu, pada sidang mendatang, pengadilan juga akan melihat apakah pihak kepolisian Malaysia memiliki bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka terhadap Siti Aisyah.

Sejauh ini, tim pengacara dan KBRI Kuala Lumpur telah melakukan pertemuan dengan Siti Aisyah sebanyak lima kali.

"Sementara, kondisi Siti Aisyah dalam keadaan baik, tapi tetap tidak akan ada yang secara mental tidak terpengaruh dengan kasus seperti ini," jelas dia.

Pada sidang pertama di Kuala Lumpur, Rabu (1/2/2017) lalu, Siti Aisyah didakwa melanggar Pasal 302 mengenai pembunuhan berencana. 

(Baca: Terancam Hukuman Mati, Siti Aisyah Titip Pesan untuk Ibunya)

Jika terbukti melakukan pembunuhan di bandara internasional Kuala Lumpur itu, maka Siti dan Huong terancam hukuman mati.

Kompas TV Dua tersangka perempuan dalam kasus kematian Kim Jong Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un didakwa dengan tindak pidana pembunuhan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com