Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MUI: Besok Tidak Perlu Demo

Kompas.com - 30/03/2017, 13:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin berpendapat, sebenarnya tidak perlu lagi ada aksi unjuk rasa 313, Jumat (31/3/2017).

"Kalau menurut saya, besok itu seharusnya kita tidak perlu lagi demo-demo seperti itu," ujar Ma'ruf kepada wartawan di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (30/3/2017).

Pasalnya, tuntutan para pengunjuk rasa sudah sering dilontarkan. Pemerintah pun sudah menampung aspirasi tersebut.

"Sebenarnya sudah cukup didengar keinginan-keinginan itu," ujar Ma'ruf.

(baca: Ketum PBNU: Enggak Perlu Ada Aksi Lagi)

Namun, jika penyelenggara tetap bersikukuh melakukan unjuk rasa, Ma'ruf berharap agar aksi tersebut dilakukan dengan tertib dan aman.

Ma'ruf juga berharap aksi unjuk tersebut tetap pada tuntutan awal, tidak melebar ke mana-mana. Misalnya, ke arah melengserkan pemerintahan sah saat ini.

"Saya harap dilakukan dengan santun dan tidak ada isu-isu tidak tertib atau melebar ke mana-mana. Apalagi ada upaya untuk mengganti pemerintahan. Saya rasa itu ngawur," ujar Ma'ruf.

(baca: Sekum PP Muhammadiyah Anggap Aksi 313 Sarat Muatan Politis)

Kedatangan Ma'ruf ke Istana untuk memenuhi undangan Presiden Joko Widodo.

Ma'ruf diajak berdiskusi tentang masalah menyelesaikan persoalan kesenjangan sosial dan ekonomi yang masih menjadi persoalan bangsa.

(baca: Muhammadiyah Larang Penggunaan Atribut di Aksi 313)

Sekjen Forum Umat Islam (FUI) Muhammad Al-Khaththath sebelumnya mengatakan, aksi 313 untuk menuntut pemerintah memberhentikan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Menurut mereka, Ahok harus diberhentikan karena menyandang status terdakwa dalam kasus dugaan penodaan agama.

Mereka menargetkan massa yang ikut aksi mencapai 100.000 orang yang berasal berbagai daerah.

Kompas TV Menurut rencana, aksi massa akan diawali pada Kamis (30/3) siang dari gerakan Mahasiswa Pemuda Bela Bangsa dan Rakyat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Kaesang Sebut Ayahnya Akan Bantu Kampanye Pilkada, Jokowi: Itu Urusan PSI

Nasional
Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Oknum TNI AL Pukul Sopir Pikap di Bogor, Danpuspom: Ada Miskomunikasi di Jalan

Nasional
Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Ruang Kerja Sekjen DPR Indra Iskandar Digeledah KPK, BURT: Proses Hukum Harus Kita Hormati

Nasional
Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Kompolnas Duga Ada Pelanggaran Penugasan Brigadir RAT untuk Kawal Pengusaha

Nasional
Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Surya Paloh Pamer Nasdem Bisa Dukung Anies, tapi Tetap Berada di Pemerintahan Jokowi

Nasional
Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Sempat Ditunda, Sidang Praperadilan Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang Digelar Lagi Hari Ini

Nasional
Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Hardiknas 2024, Puan Maharani Soroti Ketimpangan Pendidikan hingga Kesejahteraan Guru

Nasional
Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Rakornis, Puspom dan Propam Duduk Bersama Cegah Konflik TNI-Polri Terulang

Nasional
Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Hardiknas 2024, Pertamina Goes To Campus 2024 Hadir di 15 Kampus Terkemuka

Nasional
Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Atasan Tak Tahu Brigadir RAT Kawal Pengusaha di Jakarta, Kompolnas: Pimpinannya Harus Diperiksa

Nasional
Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com