Kompas.com - 30/03/2017, 10:36 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Imdadun Rahmat mengirimkan surat kepada Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki pada Senin 20 Maret 2017 lalu.

Melalui surat tersebut, Imdadun meminta bertemu pihak KSP untuk menindaklanjuti temuan dan rekomendasi Komnas HAM atas penanganan konflik yang terjadi di kawasan Pegunungan Kendeng, Jawa Tengah.

Para petani yang tinggal di kawasan Pegunungan Kendeng menolak pembangunan pabrik semen dan penambangan batu gamping yang akan merusak kelestarian lingkungan.

(Baca: Aksi Solidaritas untuk Petani Kendeng dari Bumi Teuku Umar)

Pasalnya, tidak sedikit masyarakat yang mengandalkan sumber mata air di Pegunungan Kendeng untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Surat itu memang sudah kami kirimkan seminggu yang lalu, karena ada perkembangan situasi terbaru terkait konflik itu. Akhirnya kami meminta diadakan pertemuan dengan KSP sebagai salah satu pihak yang sedang menyusun Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) di kawasan Pegunungan Kendeng," ujar Imdadun saat dihubungi, Rabu (29/3/2017).

Dalam surat tersebut Imdadun menjelaskan, Komnas HAM telah menerima pengaduan dari Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng terkait rencana pembangunan pabrik PT Sahabat Mulia Sakti di Kabupaten Pati dan PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah.

(Baca: Fadli Zon: Soal Kendeng, Presiden Jangan Buang Badan)

Komnas HAM juga menerima pengaduan dari Komunitas Masyarakat Kawasan Karst Gombong Selatan mengenai rencana pembangunan pabrik PT Semen Gombong dan penambangan batu gamping di Kebumen.

Kemudian untuk merespons pengaduan tersebut Komnas HAM membentuk Tim Pemantauan/Penyelidikan Pemenuhan Hak Masyarakat Sekitar Kawasan Karst dan melakukan investigasi sepanjang 2015-2016.

Halaman:
Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei PWS: Mayoritas Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Survei PWS: Mayoritas Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Wamenkumham Sebut Ada 632 Pasal dalam Draf RKUHP yang Diserahkan Pemerintah ke DPR

Wamenkumham Sebut Ada 632 Pasal dalam Draf RKUHP yang Diserahkan Pemerintah ke DPR

Nasional
Suasana Terkini Kantor Pusat ACT Usai Izinnya Dicabut Kemensos

Suasana Terkini Kantor Pusat ACT Usai Izinnya Dicabut Kemensos

Nasional
PKS Gugat 'Presidential Threshold' ke MK, Akui Tak Leluasa Bentuk Koalisi

PKS Gugat "Presidential Threshold" ke MK, Akui Tak Leluasa Bentuk Koalisi

Nasional
Gugat UU Pemilu ke MK, PKS Anggap 'Presidential Threshold' Idealnya 7-9 Persen

Gugat UU Pemilu ke MK, PKS Anggap "Presidential Threshold" Idealnya 7-9 Persen

Nasional
Temui Pedagang di Pasar Alasa Nias, Jokowi Belanja Cabai hingga Pisang

Temui Pedagang di Pasar Alasa Nias, Jokowi Belanja Cabai hingga Pisang

Nasional
PKB Bentuk Koalisi dengan Gerindra, PKS: Siapa yang Ditinggalkan?

PKB Bentuk Koalisi dengan Gerindra, PKS: Siapa yang Ditinggalkan?

Nasional
Serahkan Draf RKUHP ke DPR, Wamenkumham: Pembahasan hanya Dibuka pada 14 Isu Krusial

Serahkan Draf RKUHP ke DPR, Wamenkumham: Pembahasan hanya Dibuka pada 14 Isu Krusial

Nasional
Sidang Gugatan Kemenhan Terkait Pengelolaan Satelit Ditunda 5 Bulan

Sidang Gugatan Kemenhan Terkait Pengelolaan Satelit Ditunda 5 Bulan

Nasional
Puan Dinilai Punya 'CV' Lengkap untuk Jadi Ketum PDI Perjuangan dan Capres

Puan Dinilai Punya "CV" Lengkap untuk Jadi Ketum PDI Perjuangan dan Capres

Nasional
Ombudsman Temukan Malaadministrasi di BPJS Ketenagakerjaan

Ombudsman Temukan Malaadministrasi di BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Korban UU ITE Desak Revisi Dibahas Pansus, Pimpinan DPR: Kita Akan Pertimbangkan

Korban UU ITE Desak Revisi Dibahas Pansus, Pimpinan DPR: Kita Akan Pertimbangkan

Nasional
Izin ACT Dicabut karena Dugaan Penyelewengan Dana, Bagaimana Aturan Donasi di Indonesia?

Izin ACT Dicabut karena Dugaan Penyelewengan Dana, Bagaimana Aturan Donasi di Indonesia?

Nasional
Pemerintah Sebut RUU Pemasyarakatan Tidak Ada Perubahan, Siap Disahkan sebagai UU

Pemerintah Sebut RUU Pemasyarakatan Tidak Ada Perubahan, Siap Disahkan sebagai UU

Nasional
Komisi III DPR Terima Draf RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Komisi III DPR Terima Draf RKUHP dan RUU Pemasyarakatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.