Fahri Anggap KPK Tak Paham UU karena Bikin Mou dengan Polri dan Kejagung

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memahami Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002.

Hal itu disampaikan Fahri menanggapi nota kesepahaman yang ditandatangani oleh KPK dengan Polri dan Kejaksaan Agung.

Salah satu isi nota kesepahaman adalah terkait izin penggeledahan di dua institusi tersebut.

"Ya sebetulnya itu (nota kesepahaman) karena KPK tidak paham peran masing-masing. Kalau kita baca Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 itu, KPK harus berani ambil inisiatif dalam upaya pemberantasan korupsi. Khususnya dalam membangun sistem yang baik," ujar Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/3/2017).

Menurut Fahri, dengan adanya UU tersebut, KPK tidak perlu menandatangani nota kesepahaman dengan dua lembaga itu. 

Alasannya, UU sudah memberikan kewenangan penuh kepada KPK untuk melakukan penindakan terhadap siapapun.

(Baca: MoU KPK, Kejagung, dan Polri Tak Boleh Bertentangan dengan UU)

Dengan ketentuan UU itu, menurut Fahri, KPK memiliki kewenangan yang lebih kuat dalam memberantas korupsi.

Fahri berpendapat, seharusnya KPK membuat nota kesepahaman dengan DPR terkait izin penggeledahan.

Ia mengatakan, dalam konstitusi, anggota DPR selaku legislator memiliki kekebalan sehingga tidak boleh sembarangan disentuh.

Hal itu tak berlaku kepada aparat penegak hukum.

"Kalau ini semuanya enggak paham. Terutama KPK-nya. Ini sebenarnya orang kewalahan di lapangan, enggak ngerti bagaimana caranya supaya pemberantasan korupsi itu efektif," lanjut Fahri.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, Polri, dan Kejaksaan Agung memperbarui nota kesepahaman bersama mengenai penegakan hukum dalam tindak pidana korupsi.

Ada 15 pasal yang tercantum dalam nota tersebut. Dalam MoU ini, sinergi tiga lembaga penegak hukum itu makin diperkuat dalam penanganan kasus korupsi.

(Baca: Perbarui MoU, Ini Hal yang Disepakati KPK, Polri dan Kejagung)