Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kakanwil Ditjen Pajak Bantah Jadi Anak Buah Adik Ipar Jokowi

Kompas.com - 28/03/2017, 19:34 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv, mengaku mengenal Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera, Arif Budi Sulistyo.

Namun, kata Haniv, hubungan dengan Arif yang merupakan adik ipar Presiden Joko Widodo itu tidaklah dekat.

"Cuma kenal saja. Saya jarang komunikasi sama dia (Arif). Sangat jarang. Cuma dia tahu saya orang pajak," kata Haniv saat dihubungi, Selasa (28/3/2017).

Dalam kesempatan itu, Haniv membantah dirinya sebagai anak buah Arif Budi Sulistyo.

Hal ini diungkap Haniv untuk membantah pernyataan Country Director PT EKa Prima Ekspor Indonesia, R Rajamohanan Nair alias Mohan, yang menjadi terdakwa kasus suap di Ditjen Pajak di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (27/3/2017).

(Baca: Terdakwa Sebut Kepala Kanwil Pajak DKI Bawahan Adik Ipar Jokowi)

Sebagai pegawai negeri sipil, Haniv mengaku tidak memiliki pekerjaan lain. Untuk itu, ia meduga terjadi kesalahan penyebutan nama oleh Mohan.

"Tidak mungkin (anak buah). Saya PNS sejati. Arif swasta. Enggak ada hubugan organisasi. Saya tidak melakukan pekerjaan selain Kakanwil," ujar Haniv.

Di dalam persidangan Mohan menyebut Haniv merupakan bawahan Arif Budi Sulistyo. Hal itu pernah disampaikan Mohan saat berbicara dengan Duta Besar RI untuk Abu Dhabi, Husin Bagis.

Selain memutar rekaman, dalam persidangan, jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menunjukkan transkrip pembicaraan antara Mohan dan Husin.

Berikut salah satu bunyi percakapan Mohan kepada Husin:

"Waktu itu saya minta sama ah, bantuan dari Pak eh Pak Arif itu. Sebenarnya Pak, ini orang di Kepala Pajaknya ini di di dak di orang-orang Pak Arif ini namanya ah namanya Mohammad Haniv itu, itu orang anak buahnya Pak Arif ini".

Awalnya, Mohan mengadukan permasalahan pajak yang ia hadapi kepada Muhammad Haniv. Dalam pemeriksaan sebagai terdakwa, Mohan mengaku pernah membicarakan permasalahan pajaknya kepada Arif Budi Sulistyo.

Arif kemudian menyarankan agar Mohan menghubungi pejabat Ditjen Pajak, Handang Soekarno. Arif diduga kenal dan berhubungan baik dengan Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv.

(Baca juga: Adik Ipar Jokowi yang Tak Paham "Tax Amnesty" dan Bantuan Pengurusan Pajak)

Dalam persoalan pajak PT EKP, Arif juga disebut pernah mengadakan pertemuan dengan Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi.

Tak lama setelah pertemuan Arif dan Dirjen Pajak, Kepala KPP PMA Enam Johnny Sirait membatalkan surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) PT EKP.

Kompas TV Adik Ipar Jokowi Jadi Saksi Kasus Suap Pajak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com