Kesenjangan Ekonomi Memprihatinkan, Diperlukan Akselerasi Pemerataan Pembangunan

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, menilai tingkat kesenjangan ekonomi Indonesia semakin menganga Itu mengharuskan pemerintah segera mengambil langkah strategis dalam rangka peningkatan perekonomian nasional melalui pemerataan pembangunan.

Pasalnya, Indeks Rasio Gini Indonesia yang saat ini mencapai angka 0,42 tersebut sudah memasuki taraf yang membahayakan.

"Kesenjangan antara golongan kaya dan miskin di Indonesia yang berjalan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir ini telah tumbuh lebih cepat dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara," ungkap politisi Partai K, dalam acara Dialog Publik di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Kamis (23/3/2017).

Ia mengatakan, berdasarkan Global Wealth Report yang dibuat oleh Credit Suisse’s, Indonesia menempati peringkat keempat negara paling timpang di dunia.

Sebab, 1 persen orang terkaya menguasai 49,3 persen kekayaan nasional.

(Baca: Bicara soal Keadilan dan Kesenjangan, Wapres JK Singgung Banjir Jakarta)

“Kondisi tersebut membuat kita harus menghadapi sedikit kebisingan dan kegaduhan ekonomi, kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi yang sangat lebar itu membuat Negara kita dinilai benar-benar menghadapi darurat kesenjangan,” tegas Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPP PKB itu.

Lebih jauh, Marwan menuturkan, tingkat pemerataan pembangunan ekonomi antarprovinsi di Indonesia yang berjalan sejauh ini masih bertumpu di wilayah pulau Jawa.

Sementara, di luar Jawa masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif kecil.

"Pulau Jawa bisa menyumbang 58 persen terhadap pertumbuhan perekonomian nasional, tingkat kemiskinan dan penganggurannya pun relatif rendah. Di luar Pulau Jawa tingkat pertumbuhan ekonominya di kisaran 2 persen sampai 7,4 persen," ujar dia.

Darurat kesenjangan ekonomi Indonesia juga dapat dilihat dari hasil penilitian Bank Dunia yang menyebutkan 10 persen orang terkaya menguasai 77 persen dari total kekayaan nasional.

Sedangkan 200 juta lebih penduduk lainnya hanya menikmati tak lebih dari 25 persen. Oleh karena itu, kata Marwan, pemerintah harus segera mengambil langkah strategis.

Di antaranya, menggulirkan program pembangunan adil dan merata dengan memperkuat daerah-daerah terluar guna menekan disparitas ekonomi serta memperjelas keberpihakan terhadap masyarakat kecil.

(Baca: Kesenjangan Berbuah Intoleransi)

"Selain itu, lembaga-lembaga ekonomi masyarakat, seperti UMKM perlu diperkuat, mengingat besarnya konstribusi UMKM terhadap PDB nasional yang tercatat mencapai 61,41% atau sekitar Rp.6.228.285 miliar," kata Marwan.