Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumat, Pemerintah dan DPR Tetapkan Ongkos Naik Haji 2017

Kompas.com - 22/03/2017, 15:44 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2017 masih digodok pemerintah dan DPR.

BPIH menjadi salah satu bahasan rapat tingkat menteri terkait penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Rabu (22/3/2017).

Dalam rapat itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memastikan BPIH akan ditetapkan pekan ini.

Rencananya, BPIH diputuskan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR pada Jumat (24/3/2017).

(Baca: Ini Calon Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji yang Diajukan kepada Presiden Jokowi)

"Apakah molor atau tidak BPIH, jawabannya tidak. Insya Allah Jumat lusa akan ada raker dengan komisi VIII untuk menetapkan BPIH," kata Lukman di Kementerian PMK, Jakarta.

 

Sekadar untuk diketahui, ongkos naik haji tahun lalu sebesar 2.585 dollar AS atau setara Rp 34.641.304, mengacu pada kurs saat itu.   

Jika berdasar pada kuota, sebanyak 221.000 umat muslim Indonesia akan menunaikan ibadah haji tahun ini.

Jumlah itu terdiri dari 204.000 orang calon haji reguler dan 17.000 calon haji khusus. Dalam empat tahun terakhir, kuota haji Indonesia sebesar 168.800 orang.

(Baca: 400 Ribu Warga Jabar Menunggu Keberangkatan Haji)

Pemerintah Arab Saudi memutuskan mengembalikan kuota normal dengan menambah 42.200 orang.

"Jumlah calon haji yang kini dalam daftar tunggu paling lama atau rata-rata 29 tahun di Sulawesi Selatan. Sementara yang paling cepat yaitu rata-rata 11 tahun di Provinsi Sulawesi Utara," ucap Lukman.

Kompas TV Kuota & Daftar Tunggu Jadi Masalah Ibadah Haji
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com