Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Wisnu Nugroho
Pemimpin Redaksi Kompas.com

Wartawan Kompas. Pernah bertugas di Surabaya, Yogyakarta dan Istana Kepresidenan Jakarta dengan kegembiraan tetap sama: bersepeda. Menulis sejumlah buku tidak penting.

Tidak semua upaya baik lekas mewujud. Panjang umur upaya-upaya baik ~ @beginu

Cerita yang Tidak Kunjung Berakhir di Istana

Kompas.com - 20/03/2017, 06:41 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHeru Margianto

Tidak ada pesta yang tidak berakhir. Begitu juga "pesta-pesta" di lingkaran kekuasaan seperti Istana. Periodisasi lima tahunan dan batasan maksimal dua periode sejak reformasi 1998 adalah batasan dari "pesta-pesta" itu.

Meskipun pestanya berakhir karena batasan konstitusi atau desakan massa di era sebelum reformasi 1998, efek dari pesta itu tidak segera berakhir. Tiap pemerintahan baru berupaya keras untuk menghentikan efek pesta itu.

Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono yang pertama kali terpilih secara langsung dalam Pemilu 2004 dan memimpin Indonesia dua periode (2004-2009 dan 2009-2014) mengalami dan kerap menceritakan hal ini.

Di awal-awal pemerintahannya, SBY menyebut kebagian cuci piring atas pesta yang tidak dilakukan dan dihadiri pemerintahannya. Orang lain yang berpesta, pemerintahannya yang harus membersihkan sisa-sisa pesta. Cuci piring bahasanya.

Lebih gamblang, Andi Mallarangeng yang menjadi juru bicara SBY saat itu mengatakan, terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) misalnya, SBY kebagian cuci piring.

Setelah gilang-gemilang

Sebagai presiden pertama yang penuh menjalankan pemerintahan sesuai periodisasi seperti diatur dalam konstitusi, SBY dua kali mengakhiri pemerintahannya. Pertama di akhir periode 2004-2009 yaitu 20 Oktober 2009 dan kedua di akhir periode 2009-2014 yaitu 20 Oktober 2014.

Bersamaan dengan berakhirnya pemerintahan SBY, "pesta-pesta" juga usai. Seperti juga dialami SBY di awal-awal pemerintahannya, usainya pesta tidak serta merta mengakhiri efek dari pesta-pesta itu. Cuci piring setelah pesta adalah konsekuensi berikutnya.

Semua melihat, akhir pemerintahan SBY periode pertama (2004-2009) memang gilang-gemilang.

Partai Demokrat yang didirikan sebulan setelah SBY diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri menang. Perolehan suara partai yang didirikan 9 September 2001 pada Pemilu 2009 ini nyaris tiga kali lipat dari perolehan di pemilu sebelumnya.

Tidak hanya itu, dalam Pemilu Presiden 2009, SBY yang berpasangan dengan Boediono menang telak satu putaran melawan pasangan Megawati-Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla-Wiranto. SBY-Boediono meraih 60,80 persen suara. Megawati-Prabowo meraih 26,79 persen dan JK-Wiranto meraih 12,41 persen.

Dengan kemenangan ini, periode kedua SBY diawali dengan kepercayaan diri yang tinggi akan dukungan rakyat. Kelanjutan pemerintahan mendapat dukungan mayoritas rakyat.

Namun, bersamaan dengan kegairahan di periode kedua, terkuak kasus pemberian dana talangan (bail out) kepada Bank Century tahun 2008. Suntikan dana segar yang semula diperkirakan Rp 632 miliar membengkak hingga Rp 6,7 triliun.

Kasus Bank Century ini menyurutkan kegairahan rakyat setelah gilang gemilangnya Pemilu 2009. Bersamaan dengan terkuaknya kasus ini, "pesta-pesta" lain ternyata tengah dilakukan di antara petinggi Partai Demokrat.

Belum berakhir masa pesta-pesta itu di periode kedua, cuci piring sudah dilakukan di masa pesta itu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com