Kompas.com - 19/03/2017, 13:14 WIB
Seorang warga mengabadikan foto dengan menggunakan “KTP Anti Korupsi” di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (19/3/2017). Pengusutan kasus e-KTP saat ini telah masuk ranah pengadilan. Ada sejumlah nama besar yang disebut di dalam surat dakwaan kasus tersebut. KOMPAS.com / DANI PRABOWOSeorang warga mengabadikan foto dengan menggunakan “KTP Anti Korupsi” di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (19/3/2017). Pengusutan kasus e-KTP saat ini telah masuk ranah pengadilan. Ada sejumlah nama besar yang disebut di dalam surat dakwaan kasus tersebut.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com – Terungkapnya kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik, disesalkan sejumlah warga.

Masyarakat merasakan langsung imbas dari proyek pengadaan e-KTP yang dikorupsi. Semisal, keterlambatan pengadaan e-KTP.

“Sangat disayangkan dengan adanya korupsi e-KTP ini. Karena masyarakat di satu sisi masih belum mendapatkan e-KTP itu sendiri, tapi para pejabat itu sudah menyalahgunakan,” kata Danang, warga asal Depok yang dijumpai Kompas.com di kawasan car free day di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (19/3/2017).

(Baca: Pengusutan Kasus E-KTP Dinilai Rawan Digembosi)

Ia mengaku memiliki adik yang hingga kini belum mendapatkan e-KTP. Meski, telah melakukan proses perekaman sejak awal Februari 2017 lalu.

Ia berharap pemerintah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut tuntas kasus ini.

“Bukan hanya mendapat nama-nama yang telah dipublish di media, tetapi juga dalang mega korupsi e-KTP,” ujarnya.

Harapan yang sama juga disampaikan Noval, warga DKI Jakarta. Ia mengaku cukup kesulitan dalam mendapatkan akses fasilitas umum dan fasilitas sosial lantaran belum mengantongi e-KTP.

“Seperti kemana-mana kalau kita pergi itu. Kita jadi susah urus segala macam, seperti perbankan, rekening, BPJS. Itu bagaimana kalau kita tidak punya e-KTP,” kata Noval.

Ia mengaku, sejak tiga bulan lalu telah melakukan proses perekaman e-KTP. Namun hingga kini belum juga mendapatkan fisik e-KTP tersebut.

(Baca: "Ayo Kita Kawal Kasus E-KTP")

“Rencana akhir Mei mau jadi, tapi tidak tahu. Kalau belum jadi sampai kapan akan seperti ini,” ujarnya.

Sementara itu, peneliti Transparency International Indonesia, Agus Sarwono menuturkan, e-KTP merupakan salah satu instrument penting bagi warga untuk mengakses fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Karena itu, ia berharap, masyarakat dapat mengawal proses pengusutan e-KTP yang kini telah masuk di dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kontroversi Vaksin Nusantara hingga Dukungan untuk BPOM, Menkes Ingatkan Tak Didebatkan secara Politis

Kontroversi Vaksin Nusantara hingga Dukungan untuk BPOM, Menkes Ingatkan Tak Didebatkan secara Politis

Nasional
Larangan Mudik Lebaran 2021 dan Penegasan Jokowi untuk Jaga Keselamatan dari Covid-19

Larangan Mudik Lebaran 2021 dan Penegasan Jokowi untuk Jaga Keselamatan dari Covid-19

Nasional
Menkes Minta Masyarakat Waspadai Tranmisi Lokal Varian Vurus Corona B117

Menkes Minta Masyarakat Waspadai Tranmisi Lokal Varian Vurus Corona B117

Nasional
Masyarakat Diminta Waspada, Kapasitas Vaksinasi Sedang Turun dan Kasus Covid-19 Masih Bertambah

Masyarakat Diminta Waspada, Kapasitas Vaksinasi Sedang Turun dan Kasus Covid-19 Masih Bertambah

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kerasnya Persaingan Mendapatkan Vaksin Covid-19 | Bakamla Tegur Kapal Yunani di Perairan Maluku

[POPULER NASIONAL] Kerasnya Persaingan Mendapatkan Vaksin Covid-19 | Bakamla Tegur Kapal Yunani di Perairan Maluku

Nasional
Menkes: Jangan Sampai Vaksinasi Covid-19 Buat Kita Euforia dan Tak Waspada

Menkes: Jangan Sampai Vaksinasi Covid-19 Buat Kita Euforia dan Tak Waspada

Nasional
Menkes: Lansia Berisiko Tinggi Covid-19, tapi Sulit Terjangkau Vaksinasi

Menkes: Lansia Berisiko Tinggi Covid-19, tapi Sulit Terjangkau Vaksinasi

Nasional
Jozeph Paul Zhang Berani Mengaku Nabi ke-26 dan Menantang Dipolisikan, Diduga karena Tak Ada di Indonesia

Jozeph Paul Zhang Berani Mengaku Nabi ke-26 dan Menantang Dipolisikan, Diduga karena Tak Ada di Indonesia

Nasional
Menkes Minta Perdebatan soal Vaksin Nusantara Berjalan secara Ilmiah, Tidak Politis

Menkes Minta Perdebatan soal Vaksin Nusantara Berjalan secara Ilmiah, Tidak Politis

Nasional
Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Khawatir Kasus Covid-19 Melonjak, Menkes: Masyarakat Sudah Euforia, Tidak Waspada

Nasional
UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

UPDATE Bencana di NTT: Korban Hilang Bertambah Satu Orang, Total 48

Nasional
Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Menlu Iran Kunjungi Indonesia Senin Besok, Bertemu Jokowi hingga Menlu Retno

Nasional
Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Jozeph Paul Zhang Diduga Tak di Indonesia, Polri Libatkan Interpol

Nasional
Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Partisipasi Lansia dalam Vaksinasi Covid-19 Turun, Jauh di Bawah Pelayan Publik

Nasional
Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Survei LSI: 47,2 Persen PNS Sebut Bagian Pengadaan Paling Sering Terjadi Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X