Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Pasar dan Terminal Dibangun di Perbatasan RI

Kompas.com - 14/03/2017, 20:25 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta kementeriannya tidak berpuas diri atas pembangunan zona inti Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Menurut Jokowi, jika zona inti PLBN telah dibangun, alangkah lebih baik dilanjutkan dengan pembangunan zona pendukung serta memperlancar arus konektivitas daerah perbatasan.

"Saya minta juga disiapkan sistem pengelolaan kawasan perbatasan yang lebih terintegrasi sehingga kawasan sekitar PLBN bisa dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi," ujar Jokowi dalam rapat terbatas membahas proyek strategis nasional dan program prioritas di Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (14/3/2017).

(Baca: "Terima Kasih kepada Pak Jokowi yang Telah Memperhatikan Kami di Perbatasan")

Zona pendukung yang dimaksud, antara lain terminal barang atau pun penumpang, pusat perdagangan atau pasar dan fasilitas publik pendukung lainnya.

Jika zona inti dan pendukung terbangun sepenuhnya, Jokowi yakin kawasan perbatasan menjadi etalase bangsa yang membanggakan sekaligus membawa kesejahteraan rakyat.

Di Kalimantan Barat, terdapat tiga PLBN, yakni PLBN Entikong di Kabupaten Sanggau, PLBN Nanga Badau di Kabupaten Kapuas Hulu dan PLBN Aruk di Kabupaten Sambas.

Zona inti tiga PLBN itu sudah rampung dan tinggal dilanjutkan dengan pembangunan zona pendukung.

Selain membangun konektivitas, Presiden Jokowi juga meminta pemerintah setempat mendorong peningkatan produksi rakyat. Misalnya pertanian dan industri.

(Baca: Warga Perbatasan Pilih KTP Malaysia, Tunjangannya Lebih Lengkap)

Terutama sektor yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi.

Presiden Jokowi pun menginstruksikan jajaran menteri terkait dan Gubernur Kalbar untuk mendesain program pendukung pembangunan kawasan perbatasan demi pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut.

"Saya ingin menekankan pentingnya proses hilirisasi industri yang bisa menyambung pengembangan industri pengolahan dan sektor pertanian dan perkebunan," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com