Kompas.com - 14/03/2017, 16:07 WIB
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman Jakarta, Senin (27/2/2017).  Achmad FauziMenteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman Jakarta, Senin (27/2/2017). 
Penulis Ihsanuddin
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bicara soal namanya yang disebut dalam sidang kasus suap pejabat pajak.

Luhut mengakui pernah meminta Direktorat Jenderal Pajak membatalkan surat pencabutan pengusaha kena pajak (PKP) terhadap sejumlah perusahaan Jepang.

Menurut Luhut, semua ini berawal dari adanya protes yang diajukan sejumlah perusahaan Jepang di Indonesia.

"Lantas waktu saya ke Jepang, bertemu perdana menterinya, perdana menteri Jepang menyampaikan komplain berat soal itu karena itu melanggar ketentuan dan tidak benar," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/3/2017).

Setelah pulang ke Indonesia, Luhut pun mengundang sejumlah instansi terkait, termasuk perusahaan Jepang yang mengajukan protes, Dubes Jepang untuk Indonesia, dan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv.

"Dengan dirjen pajak dibuka bukunya. Setelah dibuka bukunya semua, memang dirjen pajak salah, mereka mengakui itu salah. Lalu mereka bilang mereka akan cabut, ya silakan dicabut," ucap Luhut.

"Pertanyaan saya bisa hari ini enggak? 'bisa saja'," tambahnya.

Namun, Luhut mengaku tidak pernah menindaklanjuti, apakah Dirjen Pajak benar-benar membatalkan surat pencabutan PKP perusahaan Jepang itu.

(Baca: Dirjen Pajak Merasa Tak Terkait Pembatalan Tagihan Pajak Rp 78 Miliar)

Luhut juga membantah bahwa Dubes Jepang sudah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo terkait masalah ini.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Klaim Situasi Terkendali

Hari Pertama Larangan Mudik, Kakorlantas Klaim Situasi Terkendali

Nasional
Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Menag: Jumlah Jemaah Shalat Id Tidak Boleh Lebih 50 Persen dari Kapasitas

Nasional
Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

Cerita Jokowi Tak Bisa Realisasikan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah Sejak Jabat Wali Kota

Nasional
Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

Pekerja Asing Bisa Ikut Vaksinasi Gotong Rotong, Ini Syaratnya

Nasional
Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Anggota Komisi I: Tidak Boleh Ada Tindakan Rasialisme terhadap Warga Papua

Nasional
Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Kadin: Industri Manufaktur di Jabodetabek Prioritas Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Wujudkan Pengolahan Sampah Ramah Lingkungan, Risma Dapat Acungan Dua Jempol dari Jokowi

Nasional
KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

Nasional
UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

Nasional
Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Nasional
UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Nasional
Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Nasional
5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

Nasional
Satgas Minta Perusahaan Angkutan Umum Kembalikan Pemudik yang Nekat ke Tempat Asalnya

Satgas Minta Perusahaan Angkutan Umum Kembalikan Pemudik yang Nekat ke Tempat Asalnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X