Kompas.com - 12/03/2017, 18:54 WIB
Anggota DPD asal Maluku Utara Basri Samarra ditenangkan oleh sesama anggota lainnya saat melakukan interupsi pada sidang paripurna di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2016). TRIBUNNEWS / DANY PERMANAAnggota DPD asal Maluku Utara Basri Samarra ditenangkan oleh sesama anggota lainnya saat melakukan interupsi pada sidang paripurna di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2016).
|
EditorAna Shofiana Syatiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Hukum Tata Negara dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Bivitri Susanti menyatakan, afiliasi anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) kepada partai politik (parpol) memang sulit dihindari.

Namun, bukan berarti infiltrasi parpol di DPD dibiarkan begitu saja. Sehingga berbondong-bondongnya anggota DPD menjadi kader Partai Hanura tetap tak bisa dibiarkan, mengingat DPD bukan representasi parpol, tetapi wilayah.

"Kita bukan antiparpol, tapi kan kita tahu bahwa parpol dan lembaga DPR itu lembaga terkorup. Kenyataannya parpol belum tereformasi," kata Bivitri dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (12/3/2017).

Apalagi, kata Bivitri, sangat sulit untuk memastikan seseorang tak memiliki afiliasi parpol sebelum ia mendaftarkan diri sebagai anggota DPD.

Hal itu juga dikuatkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 10/PUUIV/ 2008 atas uji materiil Pasal 16 dan 67 Undang-Undang (UU) 10/2008 terhadap UUD 1945, yang memperbolehkan kader parpol menjadi anggota DPD.

Namun, Bivitri menyatakan, hal itu bisa diantisipasi dengan membuat klausul baru dalam Revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) dan Rancangan Undang-undang Pemilu.

Dalam dua Undang-undang tersebut nantinya bisa dicantumkan fungsionaris parpol yang menjadi anggota DPD harus berhenti masa pengabdiannya sebagai fungsionaris.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena kan putusan MK hanya mengatakan anggota DPD boleh dari parpol. Tidak secara spesifik apakah itu harus anggota atau fungsionaris," kata Bivitri.

"Minimal kalau sebatas anggota, pengaruhnya tak sebesar fungsionaris. Intinya harus ada rumusan redaksional baru yang intinya adalah membatasi intervensi politik dalam DPD," ujar dia.

Kompas TV Apa Fungsi, Tugas, dan Wewenang DPD RI?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Sebaran 264 Kasus Baru Covid-19, di DKI Tertinggi

Nasional
UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

UPDATE 28 November: Tambah 1 Orang, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Capai 143.808

Nasional
UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

UPDATE: 244.999 SpesimenĀ Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 0,94 Persen

Nasional
UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

UPDATE 28 November: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Capai 8.214

Nasional
Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani 'Overhaul', KSAL: Hasilnya Bagus

Kapal Selam KRI Cakra-401 Selesai Jalani "Overhaul", KSAL: Hasilnya Bagus

Nasional
UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 28 November: 94.339.737 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 3.983 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 3.983 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 275, Total Pasien Covid-19 Sembuh 4.103.914

UPDATE 28 November: Bertambah 275, Total Pasien Covid-19 Sembuh 4.103.914

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 264, Total 4.255.936 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Bertambah 264, Total 4.255.936 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Pembatasan Perjalanan Internasional Dikecualikan untuk yang Hadiri Pertemuan G20

Pembatasan Perjalanan Internasional Dikecualikan untuk yang Hadiri Pertemuan G20

Nasional
Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

Puan Singgung Pemerataan Vaksin dan Transparansi DPR di IPU Spanyol

Nasional
Cegah Varian Corona Bostwana, Ini 2 Langkah Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Asing

Cegah Varian Corona Bostwana, Ini 2 Langkah Pemerintah Batasi Pelaku Perjalanan Asing

Nasional
KSAD Minta Prajuritnya Rangkul KKB, Anggota DPR: Ini Pendekatan Humanis

KSAD Minta Prajuritnya Rangkul KKB, Anggota DPR: Ini Pendekatan Humanis

Nasional
Peringati HMPI, BRGM Gencarkan Penanaman Mangrove

Peringati HMPI, BRGM Gencarkan Penanaman Mangrove

Nasional
Cegah Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tangguhkan Pemberian Visa untuk WN Afrika Selatan hingga Nigeria

Cegah Varian Baru Covid-19, Pemerintah Tangguhkan Pemberian Visa untuk WN Afrika Selatan hingga Nigeria

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.