Haris Azhar: Korupsi E-KTP Perlihatkan Ribut-ribut Pilkada Cuma "Dagelan"

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar berpendapat, disebutnya sejumlah nama anggota DPR dan pejabat pemerintah yang diduga terlibat kasus korupsi e-KTP memperlihatkan bahwa partai politik belum sepenuhnya mewakili aspirasi masyarakat.

"Hampir semua partai di sana. Semua anggota atau pejabat partai sama-sama maling. Dan ini jadi mengonfirmasi kebencian publik terhadap politik buruk yang dipraktikan partai politik," kata Haris di gedung KPK, Jakarta, Minggu (12/3/2017).

Hal ini juga, menurut Haris, memperlihatkan bahwa keributan antarpartai dalam pelaksanaan Pilkada 2017 hanya dagelan. Sebab, meskipun saat ini partai-partai saling bertentangan dalam mengusung calon kepala daerah, namun di lain hal, partai-partai tersebut justru bersekongkol mencuri uang rakyat.

"Kalau lihat dari partai-partai yang ada dibelakang korupsi ini mengonfirmasi bahwa ribut-ribut pilkada cuma dagelan saja," kata dia.

Menurut Haris, para pejabat publik yang diduga terlibat dalam kasus ini sedianya dinonaktifkan terlebih dahulu agar pengusutan kasusnya berjalan lancar.

"Jadi sebaiknya Presiden harus gerak cepat untuk mengambil tindakan cepat bertahap, yang progesif bagi KPK, supaya KPK bisa cepat (mengusut tuntas), karena masyarakat menunggu dan mengawasi," kata Haris.