Penguatan Wewenang DPD Dinilai Bisa Kurangi Korupsi di Legislatif

Kompas.com - 12/03/2017, 14:23 WIB
Diskusi Parpolisasi DPD di Jakarta, Minggu (12/3/2017) Rakhmat Nur HakimDiskusi Parpolisasi DPD di Jakarta, Minggu (12/3/2017)
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis Komite Pengawas Legislatif Saymsudin Alimsyah menilai maraknya korupsi di parlemen terjadi karena kekuatan DPR terlalu dominan dalam sistem perwakilan politik di Indonesia.

Hal itu, kata Syamsudin, menjadi alasan yang kuat untuk meningkatkan kewenangan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) dalam sistem perwakilan politik.

"Karena DPD kewenangannya lemah dan kekuatan yang absolut ada di DPR. Ketika membahas anggaran maka pemerasan terhadap pemerintah jadi marak," kata Syamsudin dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (12/3/2017).

"Contoh E-KTP. Itu terjadi karena DPR mayoritas sekali," ujar dia.

Sehingga, kata Syamsudin, sejatinya keberadaan DPD dalam sistem perwakilan politik bisa menjadi salah satu solusi pencegahan korupsi di legislatif.

"Seandainya betul pemerintah ngeh untuk perkuat DPD, untungnya besar buat pemerintah juga dan pasti untuk kita semua," kata Syamsudin.

Namun, Syamsudin mengingatkan, keberadaan DPD akan tidak relevan jika diisi oleh orang partai.

"Idealnya DPD tak boleh dari parpol (partai politik). DPD itu perwakilan daerah yang anggotanya perorangan, bukan dari parpol seperti DPR," kata Syamsudin.

Ia menambahkan, pada awalnya DPD dibentuk dengan tujuan mencegah munculnya disintegrasi sebagai suatu permasalahan di Indonesia yang kerap muncul sejak Orde Baru.

Karena itu DPD dibentuk agar mampu merepresentasikan suara daerah dalam proses pembangunan.

Jika nantinya DPD diisi oleh kader partai, maka aspirasi daerah yang akan tereduksi oleh kepentingan partai.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Berkas Perkara Terasangka Petrus Edy Susanto Diserahkan Penyidik ke Jaksa

Nasional
Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Eks Pejabat Wijaya Karya I Ketut Suarbawa Dinyatakan Lengkap

Nasional
Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Menurut Komnas HAM, Ini Isu yang Picu Pelanggaran Kebebasan Berpendapat

Nasional
Jokowi Pilih 'Nusantara' Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Jokowi Pilih "Nusantara" Jadi Nama Ibu Kota Baru, Pansus RUU IKN Beri Catatan

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Kejagung Periksa 3 Saksi Kasus Proyek Penyewaan Satelit di Kemenhan

Nasional
Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Update 17 Januari: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 57,69 Persen

Nasional
Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Menpan RB: Rekrutmen ASN pada 2022 Difokuskan pada PPPK, Khususnya Guru dan Nakes

Nasional
Ibu Kota 'Nusantara' Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Ibu Kota "Nusantara" Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Nasional
Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, 'Positivity Rate' 3,7 Persen

Update 17 Januari: 269.513 Spesimen Diperiksa, "Positivity Rate" 3,7 Persen

Nasional
DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

DPP PDI-P Undang Erick Thohir, Siti Nurbaya, dan Teten Masduki ke Diskusi di Sekolah Partai

Nasional
Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Merasa Difitnah Pelapor di Kasus Terorisme, Munarman Akan Tuntut di Akhirat

Nasional
Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Tak Merasa Disindir Anies, PSI: Harusnya Balasannya Memastikan Sirkuit Formula E Tepat Waktu

Nasional
Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem 'Bubble'

Satgas: Penonton MotoGP Mandalika 2022 Akan Karantina dengan Sistem "Bubble"

Nasional
Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Komnas HAM: Sepanjang 2020-2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital

Nasional
Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru 'Nusantara'

Siap-siap, Ini Bocoran Jadwal Pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Baru "Nusantara"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.