Agus Suntoro
Pemantau dan Penyelidik Komnas HAM RI

Peneliti pada Puslitbang Mahkamah Agung RI. Pernah menjadi penyelidik di berbagai kasus pelanggaran HAM di berbagai daerah, Koordinator Penyelidik Audit HAM di Papua, Koordinator Penyelidik Penanganan Konflik Sumber Daya Alam di Indonesia, Angota Tim Penanganan Perlindungan Ekosistem Karst di Indonesia, dan menjadi penyusun beberapa RUU terkait HAM.

Membumikan HAM dalam Kerangka Bisnis, Refleksi atas Polemik Freeport

Kompas.com - 10/03/2017, 11:44 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorLaksono Hari Wiwoho

Polemik persoalan pertambangan yang melibatkan Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia di tanah Papua bukanlah hal baru. Sejak penandatanganan kontrak karya (KK) pada 1967, tidak pernah lepas dari pro dan kontra yang melingkupi bisnis pertambangan ini.

Situasi yang menghangat saat ini merupakan konsekuensi logis implementasi UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Undang-undang yang ditandandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 12 Januari 2009 masih berlaku pada pemerintaahan saat ini.

Ketentuan tersebut memaksa perusahaan pemegang KK mematuhi 3 (tiga) ketentuan pokok sebagai berikut.

Pertama, upaya pengakhiran KK yang telah ada sebelum berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2009 sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian (Pasal 169). Komitmen ini telah dilakukan dengan pemberian izin usaha pertambangan khusus (IUPK) pada 10 Februari 2017.

Kedua, kewajiban melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Pemegang KK mendapat kompensasi selama selambat-lambatnya lima tahun sejak UU Minerba diberlakukan (Pasal 103 jo Pasal 170). Proses dan penetapan kemungkinan lokasi pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur, atau Provinsi Papua inilah yang masih menjadi sumber ketegangan.

Ketiga, kewajiban divestasi. Setelah lima tahun berproduksi, maka perusahaan yang dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.

Mekanisme divestasi diatur secara teknis melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 yang menekankan kewajiban perusahaan asing di bidang pertambangan untuk divestasi sampai 51 persen secara bertahap serta memperbolehkan perpanjangan izin lima tahun sebelum izin usaha berakhir.

Problem HAM

Polemik di atas mengungkap realitas sejatinya hanyalah pertentangan kepentingan antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia.

Dalam berbagai diskursus, hampir semua menihilkan persoalan HAM yang selama ini terjadi, khususnya bagi pemilik wilayah adat Amungsa sebagai lokasi konsesi pertambangan. Secara khusus, problem HAM yang terjadi dapat diklasifikasikan dalam empat kategori sebagai berikut.

Pertama, klaim atas kepemilikan wilayah adat. Dasar masuknya perusahaan melakukan pertambangan adalah KK dengan pemerintah Indonesia pada 7 April 1967. Masyarakat adat, khususnya Suku Amungme, menilai kehadiran perusahaan tanpa melibatkan mereka.

Klaim tersebut sangat dipahami sebab pelibatan baru pada 1974 ketika konsep Januari Agrement dilakukan yang menekankan aspek pemberdayaan masyarakat dan "membolehkan" perusahaan meneruskan kegiatan penambangan.

Hal itu bukan berarti menjadi dasar penguasaan wilayah adat masyarakat secara sepihak.

Demikian halnya, pemberian dana perwalian kepada beberapa yayasan yang menaungi masyarakat adat, belumlah cukup mempersentasikan komitmen pengakuan terhadap hak ulayat mereka.

Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PTFI Sebanyak 1.200 pekerja PT Freeport yang menggelar aksi mogok kerja di Area Penambangan Terbuka Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, sejak 28 September 2016.
Situasi inilah yang sekarang menjadi salah satu dasar penuntutan masyarakat adat Suku Amungme untuk memperoleh saham secara cuma-cuma dalam proses divestasi.

Hal itu tentu harus dimaknai sebagai bagian dari implementasi konstitusi, khususnya Pasal 33 ayat (2) jo Pasal 28I ayat (3) yang menegaskan bahwa sumber daya alam dipergunakan sebesesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan adanya pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat adat.

Kedua, praktik kekerasan dan bisnis keamanan. Kehadiran perusahaan secara umum selalu mendapatkan perlindungan dari aparat keamanan (sebelum pemisahan Polri dan TNI pada 2000) dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Bahkan, pada 2011 media massa mengulas mengenai alokasi dana pengamanan sebesar 14 juta dollar AS kepada aparat keamanan di Papua.

Berbagai catatan kekerasan terhadap masyarakat yang menuntut hak-haknya, peristiwa penembakan terhadap pekerja PT Freeport Indonesia, dan alokasi dana perusahaan untuk kepentingan pengamanan bukan hal yang sulit dicari di media massa. Bahkan, Komnas HAM RI pada 2011 secara serius telah melakukan pantauan atas persoalan ini.

Demikian halnya, beberapa lembaga yang concern dalam pemajuan HAM, di antaranya Elsam menyorot praktik dimaksud dan mengulasnya dalam Laporan Perjuangan Amungme antara Freeport dan Militer.

Ketiga, persoalan lingkungan hidup. Berbagai kasus dugaan pencemaran lingkungan hidup tidak bisa dilepaskan dari pertambangan yang dilakukan perusahaan.

Tentu hal yang paling menonjol adalah dugaan pencemaran akibat limbah (tailing) yang berkait erat dengan masalah ekologis.

Meskipun sudah ada upaya-upaya pengelolaan limbah oleh perusahaan, tidak sepenuhnya diyakini terjadi pemulihan yang efektif.

Problem limbah ini juga berkelindan dengan situasi sosial, kehadiran masyarakat dari berbagai wilayah untuk mendulang dan berupaya memperoleh sisa emas menjadi salah indikasinya. Tentu, selain dampak lingkungan dan sosial yang terjadi, baik langsung atau tidak, situasi ini memunculkan peluang pelibatan jasa pengamanan.

Keempat, aspek ketenagakerjaan. Faktor utama dalam aspek ketenagakerjaan adalah keselamatan kerja. Situasi ini belum sepenuhnya dijamin oleh perusahaan.

Peristiwa paling dramatis adalah runtuhnya terowongan di Big Gossan (2013) yang menewaskan 28 orang dan 10 luka-luka.

Problem lain yang dihadapi oleh sekitar 32.000 pekerja PT Freeport Indonesia adalah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Situasi ini selalu muncul ketika pembahasan persoalan pelarangan ekspor bahan mentah, rencana renegoisasi kontrak, dan divestasi. Tentunya, dalam aspek perlindungan masa depan pekerja, mereka menjadi pihak paling rentan akibat aksi korporasi.

Ruggie Principles

Pada Juni 2008, Jhon Ruggie selaku perwakilan khusus PBB untuk bisnis dan HAM mempresentasikan Kerangka Kerja Perlindungan, Penghormatan, dan Pemulihan HAM oleh Perusahaan ke Dewan HAM.

Akhirnya, pada Juni 2011, PBB menerbitkan Prinsip-Prinsip Panduan untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia atau dikenal Ruggie Principles. Prinsip ini menjelaskan tentang sejumlah prinsip pengintegrasian HAM ke dalam dunia bisnis.

Kerangka kerja dalam Ruggie Principles mencerminkan tiga pilar berikut ini.

Pertama, tanggung jawab negara untuk melindungi HAM dari pelanggaran oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan, melalui kebijakan, pengaturan, dan keputusan yang layak. Negara tetap memegang peran utama dalam mencegah pelanggaran HAM.

Kedua, tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM, di mana mensyaratkan adanya aksi yang sungguh-sungguh untuk menghindari pelanggaran HAM oleh pihak lain dan menyelesaikan dampak negatif dari bekerjanya perusahaan tersebut.

Perusahaan harus memiliki pernyataan komitmen untuk menghormati HAM, melakukan penilaian atas dampak HAM, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip penghormatan HAM dalam proses, fungsi, dan kebijakan internal

Ketiga, akses luas bagi warga korban pelanggaran HAM untuk memperoleh skema pemulihan efektif, baik secara yudisial maupun nonyudisial.

Mekanisme pengaduan yang efektif dalam perusahaan wajib disediakan sebagai mekanisme untuk menghormati HAM. Negara harus melakukan langkah dalam yuridiksi mereka untuk memastikan korban memiliki akses untuk pemulihan efektif melalui cara yudisial, administratif, legislatif, atau cara lainnya.

Berdasarkan ketiga pilar tersebut, maka penanggung jawab utama dalam perlindungan, pemenuhan, dan penegakan HAM adalah negara melalui pemerintah. Maka sudah seharusnya kehadiran perusahaan haruslah tunduk dan taat pada instrumen hukum dan HAM, baik internasional dan nasional.

Untuk itulah, dalam menyikapi polemik yang saat ini terjadi, kita harus mendorong negara melalui pemerintah untuk memastikan bahwa seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan di atasnya harus memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, khususnya pemilik hak ulayat sebagai implementasi UUD 1945.

Pemerintah juga perlu melakukan penilaian (audit) terhadap seluruh aspek, baik tata kelola (bisnis) dan aspek HAM untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum dan HAM yang dilakukan perusahaan.

Pemerintah hendaknya memastikan pemulihan terhadap dampak-dampak yang telah ditimbulkan akibat praktik bisnis yang selama ini dilakukan, baik sipil dan politik dan ekonomi, sosial, dan budaya.

Demikian halnya terhadap para pelaku pelanggaran hukum dan HAM, perlu diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku untuk memberikan rasa keadilan bagi para korban.

Dengan demikian, diharapkan bahwa kehadiran perusahaan dapat mendemonstrasikan komitmen dalam upaya penghormatan HAM.

Selain itu, negara juga mampu mewujudnyatakan tanggung jawabnya dalam pemenuhan, penegakan, dan perlindungan HAM dalam dunia bisnis yang akan memberikan dampak positif bagi warga negara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 3 Oktober Hari Memperingati Apa?

Tanggal 3 Oktober Hari Memperingati Apa?

Nasional
KPK Minta Semua Pihak Tak Memperkeruh Suasana atas Kasus Lukas Enembe

KPK Minta Semua Pihak Tak Memperkeruh Suasana atas Kasus Lukas Enembe

Nasional
Dugaan Penipuan PT Indosterling Optima Investa, Ini Kata Pengacara

Dugaan Penipuan PT Indosterling Optima Investa, Ini Kata Pengacara

Nasional
Jika Tak Bertahan di KIB, PPP Disarankan Segera Putuskan Koalisi Baru

Jika Tak Bertahan di KIB, PPP Disarankan Segera Putuskan Koalisi Baru

Nasional
Media Narasi Laporkan Dugaan Peretasan ke Bareskrim

Media Narasi Laporkan Dugaan Peretasan ke Bareskrim

Nasional
Fadel Muhammad Laporkan La Nyalla ke BK DPD Terkait Manipulasi Agenda Sidang Paripurna

Fadel Muhammad Laporkan La Nyalla ke BK DPD Terkait Manipulasi Agenda Sidang Paripurna

Nasional
UPDATE 30 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,95 Persen, Ketiga 27,09 Persen

UPDATE 30 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,95 Persen, Ketiga 27,09 Persen

Nasional
Di Balik Organisasi Bayangan Nadiem, Apa Kata Pengguna Platform Pendidikan Bentukannya?

Di Balik Organisasi Bayangan Nadiem, Apa Kata Pengguna Platform Pendidikan Bentukannya?

Nasional
PDI-P Ungkap Puan Belum Dapat Arahan Temui AHY

PDI-P Ungkap Puan Belum Dapat Arahan Temui AHY

Nasional
Mengaku Nasution, Pierre Tendean Diculik, Diikat di Mobil, dan Ditembak Kepalanya

Mengaku Nasution, Pierre Tendean Diculik, Diikat di Mobil, dan Ditembak Kepalanya

Nasional
BERITA FOTO: Penampakan Putri Candrawathi Pakai Baju Tahanan

BERITA FOTO: Penampakan Putri Candrawathi Pakai Baju Tahanan

Nasional
UPDATE 30 September: Bertambah 1.857, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.431.624

UPDATE 30 September: Bertambah 1.857, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.431.624

Nasional
KSAL: Tak Akan Ada Prajurit yang Lolos dari Hukum jika Terbukti Langgar Pidana

KSAL: Tak Akan Ada Prajurit yang Lolos dari Hukum jika Terbukti Langgar Pidana

Nasional
Sekjen DPR Minta Persoalan Pamdal Titipan Anggota Dewan Tak Diperpanjang

Sekjen DPR Minta Persoalan Pamdal Titipan Anggota Dewan Tak Diperpanjang

Nasional
Politisi Gerindra Nilai Penahanan Putri Candrawathi Sudah Tepat: Alasannya 'Make Sense'

Politisi Gerindra Nilai Penahanan Putri Candrawathi Sudah Tepat: Alasannya "Make Sense"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.