Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kaum Perempuan di Antara Budaya Patriarki dan Diskriminasi Regulasi

Kompas.com - 09/03/2017, 08:48 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas Perempuan mencatat terdapat 259.150 kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2016.

Sebanyak 245.548 kasus diperoleh dari 358 Pengadilan Agama dan 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra pengadaan layanan yang tersebar di 34 Provinsi.

Catatan ini dikeluarkan Komnas Perempuan dalam rangka Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret.

Di ranah personal, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menempati peringkat pertama dengan 5.784 kasus.

Disusul kekerasan dalam pacaran 2.171 kasus, kekerasan terhadap anak perempuan 1.799 kasus.

Kekerasan personal tertinggi terjadi melalui kekerasan fisik 42 persen, kekerasan seksual 34 persen, kekerasan psikis 14 persen.

Sisanya, terjadi kekerasan ekonomi.

Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah mengatakan, dari catatan tersebut, kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama 2016 cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski demikian, dari sisi realitas, belum bisa disimpulkan bahwa fenomena kekerasan terhadap perempuan juga menurun.

Yuniyanti meyakini masih banyak kasus yang tidak dilaporkan.

Dari fakta yang ada, kasus kekerasan terhadap perempuan masih terus berulang.

Lalu apa yang menjadi faktor utama tindak kekerasan terhadap perempuan?

Menurut Yuniyanti, sebagian besar kasus kekerasan terjadi karena adanya budaya patriarki yang masih kental di masyarakat.

Budaya patriarki menempatkan posisi sosial kaum laki-laki lebih tinggi daripada kaum perempuan.

Sehingga, masyarakat cenderung menganggap wajar adanya perilaku pelecehan terhadap perempuan dalam bentuk sekecil apa pun.

Bahkan, seringkali perempuan yang menjadi korban pelecehan justru disalahkan, misalnya karena berpakaian yang tak sesuai norma kesopanan.

"Perempuan yang mengalami kekerasan itu kan sebenarnya merupakan korban dari sistem patriarki," ujar Yuniyanti, saat ditemui di Kantor Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017). '

Keadaan tersebut kemudian diperparah dengan adanya regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mendiskriminasi kaum perempuan dan menyuburkan budaya patriarki.

Yuniyanti mencontohkan, posisi perempuan secara jelas ditempatkan secara tidak setara dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 4 UU Perkawinan menyatakan seorang suami diperbolehkan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan.

Namun, tidak ada pasal mengatur jika keadaan tersebut justru dialami oleh pihak suami.

"Bagaimana kalau keadaannya dibalik, ternyata suami yang tidak bisa memberikan keturunan. apakah boleh istri meninggalkan suami. Hal itu seharusnya tidak boleh terjadi karena relasi perkawinan kan bukan hanya dimensi biologis," ujar dia.

Contoh lainnya, terkait penetapan batas umur minimum bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyebut perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.

Menurut Yuniyanti, rendahnya batas usia minimum bagi perempuan tersebut mengukuhkan atau melegalkan perkawinan anak.

"Atau bisa dibilang melegalkan perkosaan terhadap anak melalui institusi perkawinan," kata Yuniyanti.

Yuniyanti menuturkan, kebijakan memberikan dispensasi perkawinan adalah ruang penyuburan dan pelanggengan perkawinan anak.

Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, tahun 2016 terdapat 8.488 perkara dispensasi perkawinan yang dikabulkan oleh pengadilan agama.

Artinya, ada 8.488 perkawinan anak di bawah umur yang disahkan oleh negara.

Praktik perkawinan anak, kata Yuniyanti, berkontribusi pada angka kekerasan terhadap perempuan.

"Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang menolak permohonan uji materi untuk menaikkan batas usia perkawinan anak turut mengukuhkan praktik perkawinan anak dan kekerasan terhadap anak perempuan," papar dia.

Berangkat dari fakta tersebut, Yuniyanti berpendapat bahwa dari sisi legislasi, banyak peraturan yang harus direvisi agar bisa menenpatkan posisi perempuan setara dengan laki-laki.

Pemerintah juga perlu berupaya.mengubah paradigma patriarki melalui institusi strategis, baik melalui lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga budaya, dan media massa.

"Memang sangat penting untuk membangun paradigma baru. Dan tentunya, perempuan korban kekerasan juga perlu didukung agar dia bisa menjadi penyintas," ujar Yuniyanti.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setjen DPR Raih 2 Penghargaan di KPPN Award 2023, Ketua BURT: Bukan Hal yang Mudah

Setjen DPR Raih 2 Penghargaan di KPPN Award 2023, Ketua BURT: Bukan Hal yang Mudah

Nasional
Wakil Ketua DPR Sebut Parlemen Se-Asia Komitmen Jaga Warisan Budaya dan Sejarah Kawasan Asia

Wakil Ketua DPR Sebut Parlemen Se-Asia Komitmen Jaga Warisan Budaya dan Sejarah Kawasan Asia

Nasional
Mahfud Sebut Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi

Mahfud Sebut Hak Angket Usut Kecurangan Pemilu Bisa Berujung Pemakzulan Jokowi

Nasional
Tom Lembong Sebut Gaya Kampanye Anies-Muhaimin Terbaru Sepanjang Sejarah Politik Indonesia

Tom Lembong Sebut Gaya Kampanye Anies-Muhaimin Terbaru Sepanjang Sejarah Politik Indonesia

Nasional
KPK Sebut Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR Meliputi Kelengkapan Kamar sampai Ruang Tamu

KPK Sebut Dugaan Korupsi Rumah Jabatan DPR Meliputi Kelengkapan Kamar sampai Ruang Tamu

Nasional
Soal Hak Angket, Airlangga Sebut Banyak Parpol Dukung Presiden Jokowi

Soal Hak Angket, Airlangga Sebut Banyak Parpol Dukung Presiden Jokowi

Nasional
Kritik Pers, Mahfud:  Pengelolanya Agak Memihak, Tergantung Pesanan

Kritik Pers, Mahfud: Pengelolanya Agak Memihak, Tergantung Pesanan

Nasional
AHY Salaman dengan Moeldoko, Demokrat: Not Forgiven and Not Forgotten

AHY Salaman dengan Moeldoko, Demokrat: Not Forgiven and Not Forgotten

Nasional
Sindir Polisi Tak Kunjung Tahan Firli Bahuri, MAKI: Kepala Desa Korupsi Rp 50 Juta Ditahan

Sindir Polisi Tak Kunjung Tahan Firli Bahuri, MAKI: Kepala Desa Korupsi Rp 50 Juta Ditahan

Nasional
Pemerintahan Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis, Mahfud: Mungkin Antisipasi

Pemerintahan Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis, Mahfud: Mungkin Antisipasi

Nasional
Jokowi Diprediksi Bakal Terus Gerilya sampai Isu Hak Angket Pemilu Layu

Jokowi Diprediksi Bakal Terus Gerilya sampai Isu Hak Angket Pemilu Layu

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Maret 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Maret 2024

Nasional
Soal Dugaan Perdagangan Surat Suara di Malaysia, Bawaslu: Masih Diproses

Soal Dugaan Perdagangan Surat Suara di Malaysia, Bawaslu: Masih Diproses

Nasional
Petugas Pemilu 2024 Meninggal Tembus 125 Orang

Petugas Pemilu 2024 Meninggal Tembus 125 Orang

Nasional
Sirekap Pileg Data 64,72 Persen: PDI-P Unggul 16,48 Persen, Golkar 15,1 Persen, Gerindra 13,35 Persen

Sirekap Pileg Data 64,72 Persen: PDI-P Unggul 16,48 Persen, Golkar 15,1 Persen, Gerindra 13,35 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com