Kaum Perempuan di Antara Budaya Patriarki dan Diskriminasi Regulasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komnas Perempuan mencatat terdapat 259.150 kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2016.

Sebanyak 245.548 kasus diperoleh dari 358 Pengadilan Agama dan 13.602 kasus yang ditangani oleh 233 lembaga mitra pengadaan layanan yang tersebar di 34 Provinsi.

Catatan ini dikeluarkan Komnas Perempuan dalam rangka Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret.

Di ranah personal, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menempati peringkat pertama dengan 5.784 kasus.

Disusul kekerasan dalam pacaran 2.171 kasus, kekerasan terhadap anak perempuan 1.799 kasus.

Kekerasan personal tertinggi terjadi melalui kekerasan fisik 42 persen, kekerasan seksual 34 persen, kekerasan psikis 14 persen.

Sisanya, terjadi kekerasan ekonomi.

Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah mengatakan, dari catatan tersebut, kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama 2016 cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski demikian, dari sisi realitas, belum bisa disimpulkan bahwa fenomena kekerasan terhadap perempuan juga menurun.

Yuniyanti meyakini masih banyak kasus yang tidak dilaporkan.

Dari fakta yang ada, kasus kekerasan terhadap perempuan masih terus berulang.

Lalu apa yang menjadi faktor utama tindak kekerasan terhadap perempuan?

Menurut Yuniyanti, sebagian besar kasus kekerasan terjadi karena adanya budaya patriarki yang masih kental di masyarakat.

Budaya patriarki menempatkan posisi sosial kaum laki-laki lebih tinggi daripada kaum perempuan.

Sehingga, masyarakat cenderung menganggap wajar adanya perilaku pelecehan terhadap perempuan dalam bentuk sekecil apa pun.

Bahkan, seringkali perempuan yang menjadi korban pelecehan justru disalahkan, misalnya karena berpakaian yang tak sesuai norma kesopanan.

"Perempuan yang mengalami kekerasan itu kan sebenarnya merupakan korban dari sistem patriarki," ujar Yuniyanti, saat ditemui di Kantor Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017). '

Keadaan tersebut kemudian diperparah dengan adanya regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mendiskriminasi kaum perempuan dan menyuburkan budaya patriarki.

Yuniyanti mencontohkan, posisi perempuan secara jelas ditempatkan secara tidak setara dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 4 UU Perkawinan menyatakan seorang suami diperbolehkan beristri lebih dari seorang apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan.

Namun, tidak ada pasal mengatur jika keadaan tersebut justru dialami oleh pihak suami.

"Bagaimana kalau keadaannya dibalik, ternyata suami yang tidak bisa memberikan keturunan. apakah boleh istri meninggalkan suami. Hal itu seharusnya tidak boleh terjadi karena relasi perkawinan kan bukan hanya dimensi biologis," ujar dia.

Contoh lainnya, terkait penetapan batas umur minimum bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyebut perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 tahun.

Menurut Yuniyanti, rendahnya batas usia minimum bagi perempuan tersebut mengukuhkan atau melegalkan perkawinan anak.

"Atau bisa dibilang melegalkan perkosaan terhadap anak melalui institusi perkawinan," kata Yuniyanti.

Yuniyanti menuturkan, kebijakan memberikan dispensasi perkawinan adalah ruang penyuburan dan pelanggengan perkawinan anak.

Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, tahun 2016 terdapat 8.488 perkara dispensasi perkawinan yang dikabulkan oleh pengadilan agama.

Artinya, ada 8.488 perkawinan anak di bawah umur yang disahkan oleh negara.

Praktik perkawinan anak, kata Yuniyanti, berkontribusi pada angka kekerasan terhadap perempuan.

"Putusan MK (Mahkamah Konstitusi) yang menolak permohonan uji materi untuk menaikkan batas usia perkawinan anak turut mengukuhkan praktik perkawinan anak dan kekerasan terhadap anak perempuan," papar dia.

Berangkat dari fakta tersebut, Yuniyanti berpendapat bahwa dari sisi legislasi, banyak peraturan yang harus direvisi agar bisa menenpatkan posisi perempuan setara dengan laki-laki.

Pemerintah juga perlu berupaya.mengubah paradigma patriarki melalui institusi strategis, baik melalui lembaga agama, lembaga pendidikan, lembaga budaya, dan media massa.

"Memang sangat penting untuk membangun paradigma baru. Dan tentunya, perempuan korban kekerasan juga perlu didukung agar dia bisa menjadi penyintas," ujar Yuniyanti.