Setya Novanto: Saya dan Andi Narogong Hanya Jual Beli Kaos

Kompas.com - 08/03/2017, 20:19 WIB
Ketua DPR RI Setya Novanto saat meninjau kesiapan penyambutan Raja Salman di ruang sidang paripurna, Gedung Nusantara Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/2/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua DPR RI Setya Novanto saat meninjau kesiapan penyambutan Raja Salman di ruang sidang paripurna, Gedung Nusantara Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/2/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setya Novanto mengaku pernah bertemu dengan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Hal itu diungkapkannya terkait perkara dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang sidang perdananya akan digelar Kamis (9/3/2017) besok.

Nama Andi pernah disebut mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin dan pengacaranya, Elza Syarief beberapa waktu silam.

Novanto menuturkan, dirinya bertemu Andi dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Partai Golkar. Pada periode 2009-2014, Novanto juga berposisi sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar.

"Kalau saudara Andi pernah ketemu saya, tapi dalam kapasitas jual beli kaos waktu saya selaku Bendahara Umum," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/3/2017).

(Baca: Menanti Pengungkapan Skandal Korupsi E-KTP)

Ia menampik kabar jika pernah mengadakan pertemuan dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhanmad Nazaruddin, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan pengusaha Andi Narogong.

"Itu tidak benar. Apalagi akan menyerahkan dana, mudah-mudahan saya tidak pernah menerina apapun dana dari e-KTP," kata dia.

Novanto enggan berkomentar lebih jauh. Ia meminta seluruh pihak untuk mengikuti proses persidangan yang berjalan.

"Semua saya serahkan kepada pihak-pihak yang nanti melakukan di dalam persidangan," tutur Ketua Umum Partai Golkar itu.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Saksi Kasus Nurhadi, KPK Konfirmasi Pengajuan Sengketa PT MIT Vs KBN

Periksa Saksi Kasus Nurhadi, KPK Konfirmasi Pengajuan Sengketa PT MIT Vs KBN

Nasional
Jokowi Minta Menterinya Merasa 'Ngeri' dengan Kondisi Ekonomi Global

Jokowi Minta Menterinya Merasa "Ngeri" dengan Kondisi Ekonomi Global

Nasional
Taufik Basari: Nasdem Akan Lobi Fraksi Lain di DPR untuk Golkan RUU PKS

Taufik Basari: Nasdem Akan Lobi Fraksi Lain di DPR untuk Golkan RUU PKS

Nasional
Beri Pembekalan Calon Perwira TNI-Polri, Jokowi Singgung Disrupsi Teknologi

Beri Pembekalan Calon Perwira TNI-Polri, Jokowi Singgung Disrupsi Teknologi

Nasional
Minta Menteri Kerja Lebih Cepat, Jokowi: Caranya Bapak-Ibu Lebih Tahu

Minta Menteri Kerja Lebih Cepat, Jokowi: Caranya Bapak-Ibu Lebih Tahu

Nasional
9 Tips bagi Masyarakat Kelompok Rentan agar Tak Mudah Terjangkit Covid-19...

9 Tips bagi Masyarakat Kelompok Rentan agar Tak Mudah Terjangkit Covid-19...

Nasional
Jokowi: Jangan Lagi Beli dari Luar, Apalagi Hanya Masker

Jokowi: Jangan Lagi Beli dari Luar, Apalagi Hanya Masker

Nasional
Jokowi Minta Prabowo Beli Alutsista Dalam Negeri

Jokowi Minta Prabowo Beli Alutsista Dalam Negeri

Nasional
Danjen Kopassus: Teroris Sudah Pakai Alutsista

Danjen Kopassus: Teroris Sudah Pakai Alutsista

Nasional
Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Pusat Kajian Gender UGM: Kekerasan Seksual Dianggap Tak Terlalu Penting, Bahkan Ditoleransi

Nasional
Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Pusat Kajian Gender UGM: Tak Semua Bentuk Kekerasan Seksual Diatur Undang-undang

Nasional
Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Tarif Rapid Test Rp 150.000, Anggota Komisi IX: Sebaiknya Pemerintah Fasilitasi

Nasional
Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Sidang Tahunan MPR di Tengah Pandemi, Anggota yang Hadir Dibatasi

Nasional
KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

KPK Harap Segera Keluar Perma yang Mengatur Sidang Online

Nasional
Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Kunjungi Sukabumi yang Jadi Zona Hijau Covid-19, Ini Pesan Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X