Ketua DPR Berharap Kasus E-KTP Tak Buat Gaduh yang Ganggu Ekonomi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR RI Setya Novanto meyakini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut tuntas perkara dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dan menelusuri aliran dana yang ada hingga aktor-aktor yang terlibat.

Namun, ia berharap penuntasan kasus tersebut tak menimbulkan kegaduhan politik yang efeknya berkepanjangan kepada ranah lain.

"Saya memberikan apresiasi kepada Pak Agus selaku Ketua KPK dan pimpinan lain karena ini sesuatu yang harus diusut tuntas tapi tentu juga kegaduhan politik ini harus terus dijaga," kata Novanto dalam keterangannya, Rabu (7/3/2017).

"Jangan sampai keadaan politik membuat ini situasi itu membuat situasional. Pertumbuhan ekonomi kita ini dari negara-negara lain ini sudah yang terbaik," sambungnya.

(baca: Menanti Pengungkapan Skandal Korupsi E-KTP)

Novanto juga memercayakan semuanya kepada KPK untuk memprosesnya. Sebab, proses pengusutan kasus tersebut sudah dilakukan sejak lama dan saksi yang dipanggil juga sudah mencapai ratusan orang.

"Kami percayakan betul kepada KPK, untuk itu kami terima kasih penyidik-penyidik juga sudah melakukan yang terbaik," ucap Ketua Umum Partai Golkar itu.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan dua orang tersangka, yakni Sugiharto, mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Irman, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

(baca: Kasus E-KTP Masuk Persidangan, Golkar Akui Ada Keresahan)

Ketua KPK Agus Rahardjo memastikan ada nama-nama pejabat besar yang akan diungkap pada sidang perdana yang bakal digelar Kamis (9/3/2017).

KPK belum mengungkap secara detail nama-nama pejabat, termasuk siapa saja anggota DPR yang bersikap kooperatif dan menyerahkan uang ke KPK.

Namun, selama penyidikan kasus ini, setidaknya ada 23 anggota DPR yang dipanggil untuk diperiksa.

(baca: Korporasi dan Konsorsium E-KTP Serahkan Uang Rp 220 Miliar ke KPK)

Dari jumlah tersebut, hanya 15 anggota DPR yang memenuhi panggilan penyidik KPK.

"Mudah-mudahan tidak ada goncangan politik yang besar ya, karena namanya yang akan disebutkan memang banyak sekali," ujar Agus di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (3/3/2017).