Kompas.com - 06/03/2017, 12:36 WIB
Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Mulfachri Harahap di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Mulfachri Harahap di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PAN di DPR Mulfachri Harahap mengaku telah mengklarifikasi beberapa anggota fraksinya yang disebut menerima aliran dana korupsi pengadaan E-KTP.

Sebab, dalam daftar nama yang beredar, tercantum sejumlah nama anggota DPR yang terdiri dari hampir semua fraksi di DPR periode 2009-2014, menerima aliran dana proyek E-KTP.

"Tentu setiap fraksi saya yakin sudah melakukan pengecekan pada anggota yang namanya disebut. Kami juga melakukan hal yang sama. Kami panggil anggotanya, kami tanya dan seterusnya lah," kata Mulfachri saat dihubungi, Senin (6/3/2017).

"Dari klarifikasi yang disampaikan oleh yang bersangkutan, mereka katakan tidak menerima dan tidak tahu menahu. Karena itu mereka juga mengatakan tidak mengembalikan uangnya karena mereka bilang tidak terima uang," lanjut Mulfachri.

(baca: Korporasi dan Konsorsium E-KTP Serahkan Uang Rp 220 Miliar ke KPK)

Ia menyatakan, sebagai pimpinan fraksi, tentu dirinya mempercayai apa yang disampaikan anggotanya saat proses klarifikasi.

Kendati demikian, fraksinya mendukung penuh proses penegakan hukum yang tengah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengungkap korupsi E-KTP yang kerugiannya diperkirakan mencapai Rp 2,3 triliun.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hanya, Mulfachri meminta KPK dalam pengungkapan kasus korupsi tersebut bekerja semata-mata untuk kepentingan penegakan hukum.

(baca: Sejumlah Anggota DPR Serahkan Uang ke KPK Terkait Kasus E-KTP)

"Kami mendukung KPK dan respect terhadap proses itu dan kami juga berharap pengungkapan kasus E-KTP semata-mata hanya untuk penegakan hukum, bukan yang lain," tutur Mulfachri.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK Minta Lokasi Isolasi Terpusat dan Puskesmas Sediakan Obat Antivirus

Menko PMK Minta Lokasi Isolasi Terpusat dan Puskesmas Sediakan Obat Antivirus

Nasional
640 Dokter Meninggal akibat Terpapar Covid-19 Selama Pandemi

640 Dokter Meninggal akibat Terpapar Covid-19 Selama Pandemi

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Tawarkan Konsep Hukuman Minimal untuk Koruptor, asal...

Calon Hakim Agung Ini Tawarkan Konsep Hukuman Minimal untuk Koruptor, asal...

Nasional
Anggota DPR: Anggaran Pengecatan Pesawat Kepresidenan Seharusnya untuk Program Padat Karya

Anggota DPR: Anggaran Pengecatan Pesawat Kepresidenan Seharusnya untuk Program Padat Karya

Nasional
Kepala BRIN Dorong Integrasi Sumber Daya Riset Siapkan Ibu Kota Baru

Kepala BRIN Dorong Integrasi Sumber Daya Riset Siapkan Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Gandeng Tokoh Masyarakat untuk Tekan Kasus Covid-19 di Pedesaan

Ketua DPR Minta Pemerintah Gandeng Tokoh Masyarakat untuk Tekan Kasus Covid-19 di Pedesaan

Nasional
Elektabilitas Anies-AHY Ungguli Prabowo-Puan, Apa Kata Demokrat?

Elektabilitas Anies-AHY Ungguli Prabowo-Puan, Apa Kata Demokrat?

Nasional
Pengecatan Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19 yang Tuai Polemik

Pengecatan Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19 yang Tuai Polemik

Nasional
Kemenkes: Risiko Kematian Akibat Covid-19 pada Lansia Tinggi, Segera Dapatkan Vaksinasi

Kemenkes: Risiko Kematian Akibat Covid-19 pada Lansia Tinggi, Segera Dapatkan Vaksinasi

Nasional
Anies dan Risma Beda Pendapat, Politisi Nasdem: Seharusnya Koordinasi, Jangan Tambahi Drama

Anies dan Risma Beda Pendapat, Politisi Nasdem: Seharusnya Koordinasi, Jangan Tambahi Drama

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Sebut Banyak Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi yang Tak Kembali

Calon Hakim Agung Ini Sebut Banyak Kerugian Negara Dalam Kasus Korupsi yang Tak Kembali

Nasional
Menko PMK Minta Pemda Catat Warga Butuh Bansos tetapi Tak Terdata

Menko PMK Minta Pemda Catat Warga Butuh Bansos tetapi Tak Terdata

Nasional
2.191 Orang Mengikuti Kegiatan Vaksinasi Covid-19 yang Diselenggarakan TNI AL di Cariu

2.191 Orang Mengikuti Kegiatan Vaksinasi Covid-19 yang Diselenggarakan TNI AL di Cariu

Nasional
Wawancara Integritas Calon Hakim Agung Tertutup, Busyro Muqoddas: KY Harus Diposisikan Milik Publik

Wawancara Integritas Calon Hakim Agung Tertutup, Busyro Muqoddas: KY Harus Diposisikan Milik Publik

Nasional
UNESCO Minta Proyek TN Komodo Disetop, Pembangunan Harus Perhatikan Masyarakat dan Alam

UNESCO Minta Proyek TN Komodo Disetop, Pembangunan Harus Perhatikan Masyarakat dan Alam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X